Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Sebut Kejahatan Transnasional Lemahkan Sendi Pemerintahan Global

Kompas.com - 21/06/2023, 14:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa kejahatan transnasional masih menjadi ancaman serius bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara.

Agus mengatakan, kejahatan transnasional turut membuat sendi pemerintahan global menjadi lemah.

Hal tersebut disampaikan Agus saat pertemuan Penegak Hukum negara di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) ke-23, di Royal Ambarukmo, Yogyakarta pada Selasa (20/6/2023).

“Kejahatan lintas negara melemahkan sendi-sendi pemerintah global dan regional, sekaligus mengancam keselamatan publik serta menjadi tantangan serius bagi kita menciptakan kawasan aman dan sejahtera,” kata Agus melalui keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: RI-Australia Patroli Bersama di Perbatasan Laut Timor dan Arafura, Sasar Kejahatan Transnasional

Adapun kejahatan transnasional mencakup tindakan terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan pekerja migran, kejahatan ekonomi internasional, kejahatan dunia maya.

Masalah-masalah itu juga kerap dihadapi oleh banyak negara Kawasan ASEAN. Agus pun menyebut kejahatan transnasional berdampak pada ketidakstabilan sosial ekonomi hingga membuat masyarakat di suatu negara menderita.

“Kita menyadari bahwa kejahatan transnasional adalah salah satu penyebab yang mendasar membuat penderitaan kepada masyarakat dan ketidakstabilan sosial ekonomi,” ujarnya.

Dalam acara ini, Agus menekankan soal sepuluh isu kejahatan transnasional yang akan dibahas yaitu perdagangan gelap narkotika, terorisme, kejahatan siber, penyelundupan senjata, perdagangan gelap satwa liar dan kayu, perdagangan orang, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pembajakan di laut, dan TPPO.

Baca juga: Ke Serbia, Yasonna Perkuat Kerja Sama Tangani Kejahatan Transnasional

Lebih lanjut, Agus berharap hasil pertemuan ASEAN SOMTC dapat diadopsi untuk disampaikan dalam KTT Asean yang akan dihadiri Pimpinan Asean pada September 2023 mendatang.

“Kita respon terhadap situasi tersebut, karena kita semua akan terlibat secara aktif maupun produktif dalam pembahasan yang tidak hanya antar negara Asean saja, namun juga melibatkan negara mitra dialog yang memiliki kesamaan pandangan dengan kita tentang ancaman kejahatan transnational bagi negara, dan masyarakat,” jelas dia.

Selain itu, Agus berharap semangat ASEAN dalam pertemuan ini akan menghasilkan penguatan kolaborasi melawan kejahatan transnational di kawasan ASEAN.

Jenderal bintang tiga itu juga berharap dengan adanya kerja sama yang baik di negara ASEAN, setiap pelaku kejahatan transnasional bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menekan angka kasus yang terjadi di kawasan ASEAN.

“Semua isu yang dibahas adalah masalah kita bersama, menjadi tanggung jawab pihak kita untuk saling membantu, saling mengisi dan bekerja sama baik melalui jalur formal, terlebih bila bisa ditempuh secara informal, terutama dalam penanganan kejahatan yang melibatkan pelaku dari berbebagai anggota Asean,” ungkapnya.

Baca juga: Kabareskrim Diperingatkan untuk Hadir di Praperadilan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni juga mengapresiasi Polri karena sudah sadar serta memiliki visi yang jelas untuk menghadapi kejahatan transnasional.

Apalagi, menurutnya, kejahatan transnasional yang melibatkan pelaku dari negara lain kurang mendapat perhatian.

“Padahal, metodenya bisa dibilang sangat canggih. Jenis kejahatan seperti narkoba dan terorisme, jelas-jelas sangat membahayakan stabilitas nasional,” kata Sahroni.

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini juga meminta Polri untuk harus lebih waspada serta memperkuat kerja sama dengan negara lain guna menangani kasus kejahatan transnasional.

“Selain itu, penting sekali merapatkan barisan dengan instansi intelijen dan kepolisian dari negara lain,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com