Soal Kontroversi Al-Zaytun, Jubir Wapres: Jangan sampai Ada Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masuki Baidlowi meminta masyarakat agar tetap tenang dalam merespons kontroversi terkait Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu.

Menurut Masduki, bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan lewat isu kontroversi Al Zaytun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jangan sampai ada kegaduhan. Kalau terjadi kegaduhan saya kira ada pihak-pihak yang menginginkan begitu, jadi ada pihak yang menginginkan umat Islam gaduh justru di saat akan memilih pemimpin nasional," kata Masduki kepada wartawan, Selasa (20/6/2023) kemarin.

Baca juga: Sempat Ditolak Ponpes Al-Zaytun, MUI Kirim Surat Kedua untuk Klarifikasi

Masduki pun mengimbau masyarakat untuk tidak asal percaya informasi yang beredar di media sosial terkait Pondok Pesantren Al Zaytun.

Ia juga meminta pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang untuk tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Masduki menyatakan, pernyataan-pernyataan Panji juga perlu diinvestigasi untuk mengetahui duduk perkara dalam isu ini.

"Pimpinan Al Zaytun banyak memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial itu saya kira harus didalami seperti apa yang sebenarnya," ujar Masduki.

Baca juga: Temuan MUI soal Ponpes Al-Zaytun: Ada Penyimpangan, Aksi Kriminal, dan Masalah Akhlak

Beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaytun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang.

Menanggapi kontroversi Al Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun telah meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menindaklanjuti isu ini.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Selasa.