Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ngaku Berhubungan Baik dengan Demokrat, Pernah Diajak Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 20/06/2023, 17:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, pihaknya sebenarnya berkomunikasi dan berhubungan baik dengan Partai Demokrat.

Namun, PDI-P dan Demokrat kerap memiliki perbedaan pandangan politik.

"Kita berhubungan baik, berkomunikasi baik, tapi belum tentu dalam satu pandangan politik yang sama," ujar Eriko saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Demokrat: Harapan Masyarakat, Megawati-SBY Bertemu seperti Puan-AHY

Ia merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkapkan bahwa hubungan PDI-P dan Demokrat tidak akur sejak dulu.

Eriko menyampaikan, pada tahun 2004, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, PDI-P diajak untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Namun, saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan PDI-P tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi.

Hasilnya, selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinan SBY, PDI-P tetap menjadi oposisi.

"Dan kenyataan itu ternyata keputusan yang sangat baik dan benar. Di 2014 setelah 10 tahun di luar pemerintahan, kami bisa duduk di pemerintahan," ujar dia.

"Dan begitu juga sekarang katakanlah dalam 10 tahun terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Itu kan pilihan. Dan menurut kami, suatu pilihan itu ada konsekuensinya," kata Eriko.

Baca juga: Pertemuan Puan-AHY Dinilai Belum Bisa Jembatani Penyelesaian Konflik Demokrat-PDIP

Kini, kata Eriko, pilihan politik PDI-P dan Demokrat tetap berbeda.

Sebab, Demokrat memilih berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara itu, PDI-P memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Eriko mengatakan, PDI-P ingin tetap melanjutkan apa yang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan saat ini.

"Yang mana Bapak Presiden Jokowi kan kader PDI-P. Jadi dalam hal ini kami tentu masih berbeda," kata dia.

Menurut dia, tidak ada salahnya PDI-P dan Demokrat tetap berkomunikasi meski beda pilihan politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com