Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan 21 Tahun Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Terus Meningkat

Kompas.com - 20/06/2023, 15:32 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis Catatat Tahunan (Catahu) selama 21 tahun, yang dimulai sejak 2001.

Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani mengatakan, selama 21 tahun, yang perlu menjadi catatan adalah kasus berbasis gender yang terus meningkat.

"Dari informasi yang terkumpul selama 21 tahun, jumlah pelaporan kasus KBG (Kekerasan Berbasis Gender) terus bertambah setiap tahunnya," ujar Andi saat membuka acara peluncuran Catahu 2001-2021 di Kantor Komnas HAM, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Permendikbud Kekerasan Seksual

Andi mengatakan, data selama 21 tahun terdapat 3,8 juta laporan kekerasan terhadap perempuan.

Setelah diverifikasi, data kekerasan berbagis gender berjumlah 2,7 juta laporan yang didominasi di ranah personal, publik dan negara.

Namun demikian, kata Andi, peningkatan kekerasan berbasis gender harus dimaknai secara positif bahwa semakin banyak kesadaran untuk melapor di masyarakat.

"Keberanian dan dukungan pada korban untuk melaporkan kasusnya erat dengan kepercayaan dalam masyarakat yang tumbuh pada korban untuk melaporkan kasusnya," ujar Andi.

Di sisi lain, akses perempuan korban juga berkaitan dengan pengetahuan korban tentang ke mana dapat melaporkan kasusnya.

Selain itu, kata Andi, kehadiran lembaga layanan yang terjangkau memberikan andil besar terhadap peningkatan pelaporan kasus kekerasan tersebut.

"Dengan demikian semakin tegas bahwa dalam pengembangan indikator pembangunan hukum di Indonesia, penurunan jumlah pelaporan kasus tidak boleh menjadi target," imbuh dia.

Baca juga: Komnas Perempuan Dapat Laporan Proses Rekrutmen Anggota Bawaslu Daerah Harus Telanjang

Andi menyebut yang perlu ditegaskan target seluruh pihak adalah bukan untuk menurunkan atau menghilangkan angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Seluruh stakeholder perlu bergerak menunjukkan perkembangan keberhasilan penyikapan dari laporan-laporan kasus yang ada.

"Justru, indikator keberhasilan perlu bergerak untuk menunjukkan perkembangan keberhasilan penyikapan, baik di aspek pencegahan maupun penanganan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com