Gunakan Helikopter AW169, Mahfud Kunjungi Pulau Terluar di Maluku dan Tegaskan Peran Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD mengatakan, pembangunan perbatasan merupakan program prioritas nasional.

Hal itu disampaikan Mahfud saat pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Kamis (15/6/2023).

“Perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional,” kata Mahfud, dikutip dari siaran pers, Kamis.

Baca juga: Kejagung Sebut Kasus Impor Emas yang Disinggung Mahfud Masih Proses Pemeriksaan Saksi 

Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan bahwa negara harus hadir di daerah-daerah perbatasan.

“Agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Mahfud juga terbang dari Pulau Moa menuju Pulau Meatimiarang, menggunakan helikopter AgustaWestland AW169 milik Polri.

Mahfud turut didampingi didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Bupati Maluku Barat Daya Thomas Noach.

Baca juga: Pulau Benggala, Pulau Terluar Indonesia di Sebelah Barat

Mahfud juga menyambangi Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di pulau Meatimiarang, salah satu dari Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

"Saya tegaskan di sini bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya agar masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar, dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga Indonesia,” kata Mahfud.

Pada 2023, Mahfud mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupan/kota pada 222 kecamatan lokasi prioritas, termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan,” ujar Mahfud.

Baca juga: Pesan Khusus Mahfud MD ke TNI: Kami Titip, Pemilu 2024 Sudah di Depan Mata