Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Pertemuan Puan-AHY, PDI-P: Kami Punya Etika, Tak Akan Bubarkan Koalisi

Kompas.com - 13/06/2023, 14:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, partainya akan menjunjung etika politik dalam rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lewat pertemuan ini, kata Eriko, PDI-P tak bermaksud membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, koalisi yang telah dibangun Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

“Kita juga kan memiliki etika tadi dalam hal ini,” kata Eriko dalam program Kompas Malam Kompas TV, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

“Kami juga bukan berarti seperti dikhawatirkan kemudian ini bisa membubarkan (koalisi), kan tidak bisa seperti itu juga,” tuturnya.

Baca juga: Said Abdullah Bantah PDI-P Tentukan Calon Menteri untuk Ganjar Jika Terpilih Jadi Presiden

Eriko belum dapat mengungkap poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan antara Puan dan AHY. Namun, menurut dia, tak menutup kemungkinan PDI-P dan Demokrat akan menjalin kerja sama.

Menurut Eriko, tak ada yang salah dengan rencana pertemuan Puan dan AHY, apalagi jika pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi.

Dia mengatakan, koalisi partai politik hingga saat ini masih cair dan sangat mungkin untuk berubah.

“Kalau dalam menjalin komunikasi menjalin silaturahmi kemudian lebih jauh lagi untuk menjajaki kerja sama, apa ada yang keliru dalam hal ini? Kan tidak,” ujarnya.

Baca juga: Saling Lirik PDI-P dan Demokrat: Nasdem Panas, PKS Santai, SBY Sambut Baik

Eriko mengamini bahwa nama AHY masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Dia bilang, partainya tak bermaksud cek ombak atau test the water dengan mengungkap AHY dan nama-nama lainnya dalam radar bursa cawapres Ganjar.

Menurut dia, PDI-P ingin memberikan kesempatan bagi figur-figur yang dianggap punya potensi untuk menjadi pemimpin bangsa.

“Kami juga menyadari kami sudah memajukan calon presiden. Kita juga tidak boleh ego untuk hanya berpikir (capres dan cawapres) dari kami semua, tidak boleh begitu,” katanya.

Namun begitu, belum bisa dipastikan apakah kelak AHY yang akan benar-benar dipilih sebagai calon pendamping Ganjar.

Buat PDI-P, paling penting, sosok cawapres harus mampu melengkapi capres. Kemudian, mau melanjutkan program dan visi-misi Presiden Joko Widodo.

Kriteria lainnya, sosok cawapres tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat banyak.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com