Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BP2MI Sudah Lapor ke Jokowi soal Ada Oknum TNI-Polri Jadi "Backing" Sindikat TPPO

Kompas.com - 14/06/2023, 21:50 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, ada oknum TNI dan Polri di balik sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Oknum TNI dan Polri disebut menjadi backing atau orang yang menjamin perlindungan mafia perdagangan orang lewat jalur pekerja migran.

Hal tersebut disampaikan Benny dalam acara diskusi Forum Hukum Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) secara daring, Rabu (14/6/2023).

Awalnya, Benny mengatakan, ia dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan kondisi pekerja migran Indonesia, khususnya yang menjadi korban TPPO.

Baca juga: BP2MI Laporkan 5 Nama Bandar Perdagangan Orang ke Mahfud MD

Kesempatan itu, digunakan Benny untuk melaporkan adanya backing dari oknum TNI-Polri terhadap sindikat TPPO.

"Di hadapan Presiden saya katakan, "izin pak Presiden kenapa sindikat mafia ini sulit disentuh oleh hukum karena dia di-backing oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini," ujar Benny, Rabu.

Kemudian, Benny mengungkapkan secara gamblang yang dimaksud orang yang memiliki atribusi kekuasaan adalah orang-orang yang berada di institusi TNI, Polri, dan pemerintahan.

Termasuk, berasal dari lembaga yang dipimpinnya, yaitu BP2MI.

"Dan saya bisa mengatakan, bahwa yang dimaksud oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang membekingi para kepala penjahat sindikat TPPO adalah oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat, termasuk oknum di BP2MI," katanya.

Benny mengatakan, BP2MI telah memproses beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus TPPO.

Baca juga: Seminggu Aktif, Satgas TPPO Selamatkan 824 Korban dan Tangkap 212 Tersangka

Bahkan, ia mengatakan, dua anak buahnya diberikan sanksi pemecatan karena terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang salah.

"Tentu saya harus fair, delapan bulan lalu saya pecat salah satu ASN kami karena terlibat dalam penempatan ilegal walaupun waktu pensiunnya tinggal 1 bulan," ujar Benny.

"Dan satu ASN mendapat sanksi disiplin saya turunkan pangkat dan jabatannya dan tidak boleh dipromosikan pangkat dan jabatan selama satu tahun," katanya lagi.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Senilai Rp 442 Miliar Terkait TPPO di Tahun 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com