Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Minta Danpuspomal Baru Tidak Tebang Pilih Proses Pelanggaran Hukum

Kompas.com - 14/06/2023, 08:22 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laksamana Pertama (Laksma) Sasmita resmi menjabat Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Danpuspomal) setelah dilaksanakan serah terima jabatan (sertijab) pada Selasa (13/6/2023).

Jabatan Danpuspomal diserahterimakan dari Mayjen (Mar) I Made Wahyu Santoso kepada Laksma Samista dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa kemarin.

KSAL berpesan bahwa jabatan Danpuspomal sebagai center of discipline dari TNI AL.

Baca juga: Prajurit Pandawa Kostrad Akan Berangkat ke Papua, Asops Panglima TNI: Kuasai 8 Penjuru Angin

“Pomal (polisi militer TNI AL) harus selalu pro aktif guna mencegah dan menyelesaikan setiap pelanggaran disiplin, maupun menjauhkan segala tindak pidana di lingkungan TNI AL,” kata Ali, dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), Rabu (14/6/2023).

Ali juga meminta kepada Danpuspomal dan jajaran agar tidak pandang bulu memroses setiap pelanggaran hukum.

“Kalian adalah garda terdepan demi tegaknya hukum di lingkungan TNI AL, jaga kredibilitas itu dengan kinerja, dedikasi serta profesional dalam bertugas, tidak pandang bulu dan tanpa tebang pilih dalam memproses tindakan pelanggaran hukum, menegakkan aturan dengan tegas dan adil, demi menjaga kehormatan dan integritas TNI AL,” ujar Ali.

Baca juga: Pesan Khusus Mahfud MD ke TNI: Kami Titip, Pemilu 2024 Sudah di Depan Mata

Samista merupakan perwira tinggi TNI AL angkatan ke-37 tahun 1991. Sebelum menjadi Danpuspomal, sejumlah jabatan strategis telah dilalui oleh lulusan PPRA Angkatan 59 Lemhannas ini.

Bagi Samista, penugasan di satuan polisi militer bukan hal yang baru.

Tercatat Samista pernah menjabat sebagai Danpomal Lantamal III Jakarta pada 2014, kemudian dipercaya menjadi Danpusdik Pomal Kodiklatal Surabaya tahun 2016, serta sempat menjabat sebagai Danpom Koarmada I pada 2018.

Sementara itu, Mayjen I Made Wahyu Santoso kini menjadi Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com