Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haedar Nashir Bahas Keadilan Sosial di Gagas RI Episode Ketiga

Kompas.com - 13/06/2023, 07:38 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bersama KG Media, Gagas RI, kini memasuki episode ketiga.

Episode tiga Gagas RI mengangkat isu perekonomian, keadilan dan kesejahteraan.

Dalam episode terbaru ini, Gagas RI mendatangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-15 Haedar Nasir sebagai narasumber.

Selain itu, Gagas RI juga menghadirkan sejumlah narasumber lain untuk menjernihkan diskusi. Mereka adalah Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta Sebayang, Sosiolog Universitas Indonesia Meuthia Ganie-Rochman, dan Ekonom INDEF Hendri Saparini.

Gagas RI juga dipandu oleh pengamat kebhinekaan, Sukidi, yang menjadi moderator di setiap episode.

Baca juga: Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Tak Terlibat Politik Praktis

Gagas RI episode tiga diselenggarakan pada Senin (29/5/2023) di Studio 1 KompasTV, Menara Kompas Palmerah, Jakarta Barat.

Tema ekonomi berkeadilan dan kemanusiaan diangkat menjadi fokus utama diskusi.

Salah satu gagasan para pendahulu bangsa sudah tertulis dalam sejarah dan undang-undang negara, yakni keadilan sosial.

Pada Pembukaan Undang-Undangan 1945, Indonesia dengan lantang menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pada sila terakhir ideologi bangsa Pancasila, tertera pula kalimat, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Baca juga: Ingatkan Signifikansi Keadilan Sosial, Ketum PP Muhammadiyah: Indonesia Perlu Berjuang Keras untuk Mencapainya

Presiden Sukarno secara lugas menyatakan Indonesia adalah milik semua kalangan. Wakil Presiden Mohammad Hatta juga menyampaikan perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga kekayaan yang dikandung bumi dan air negara ini harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hal itu bisa diartikan keadilan dan kemanusiaan menjadi isu yang selalu difokuskan Bangsa Indonesia sejak dulu. Namun bila kita melihat kenyataan sekarang, Indonesia masih perlu berjuang keras untuk mencapai misi mulianya.

Pengentasan korupsi mengalami stagnasi dan bahkan politisasi. Utang negara masih masih tertimbun, tak tahu bagaimana masa depan penyelesaiannya.

Problem ekonomi-politik oligraki yang tidak sejalan dengan gagasan para pendahulu masih banyak dipraktikkan di depan mata kita.

Baca juga: Gotong Royong Mempercepat Keadilan Sosial


Haedar Nasir menyatakan bahwa untuk mengatasinya, diperlukan paket kebijakan yang progresif dari pemerintah.

"Kami yang di akar rumput sudah berterima kasih untuk langkah-langkah pada setiap fase pemerintahan, tapi tampaknya mengalami stagnasi. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, memang perlu ada langkah-langkah politik yang berani," ujar Haedar.

Masih banyak pula langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua kompenen bangsa, termasuk masyarakat itu sendiri. Apa saja langkah tersebut? Pemaparan narasumber dan para panelis dalam Gagas RI episode 3 yang sudah bisa ditonton di Moview.

Baca juga: Haedar Nashir Sebut Jokowi Presiden yang Paling Sering Kunjungi Kantor PP Muhammadiyah

Gagas RI adalah program bersama KG Media untuk memberi ruang para tokoh menyampaikan pikirannya kepada masyarakat. Di forum bulanan ini, kami mengundang dan mengumpulkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang dan latar belakang serta menghadirkan audience terpilih dan terbatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com