Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat yang Dulu Ditolak "Banteng", tapi Kini Didekati

Kompas.com - 12/06/2023, 06:35 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam waktu dekat. 

Penjajakan pertemuan keduanya pun tengah diatur, diawali dengan pertemuan oleh dua sekretaris jenderal (sekjen) partai, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dengan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Demokrat Bahas Rencana Pertemuan Puan-AHY

Diketahui, baik PDI-P maupun Demokrat, saat ini telah memiliki kandidat masing-masing untuk diusung sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sosok yang dipilih PDI-P, sementara Demokrat bersama koalisinya berencana mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Satu hal yang sama, masing-masing kandidat bacapres ini belum memiliki bakal calon wakil presiden (bacawapres), yang membuat bursa masih terbuka lebar.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Dokumen Partai Demokrat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” tutur Riefky dalam keterangan yang diterima Kompas.com.

Sebagai catatan, hubungan PDI-P dengan Demokrat memang mengalami pasang surut. Terutama, ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk bersaing dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam kontestasi Pilpres 2004 dan 2009 lalu.

Baca juga: Segera Bertemu AHY, Puan Akan Jajaki Koalisi dengan Partai Demokrat

Sejak saat itu, keduanya tidak pernah berada dalam satu koalisi yang sama, baik itu ketika pemerintah dipimpin SBY selama dua periode, maupun pada saat ini ketika Presiden Joko Widodo, yang notabene merupakan kader PDI-P, memimpin untuk dua periode.

Sempat sebut sulit kerja sama

Hampir setahun yang lalu, ketika partai politik mulai menjajaki kerja sama politik dengan partai lain untuk menghadapi Pemilu 2024, Hasto sempat menyampaikan bahwa partainya sulit bekerja sama dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 23 Juni 20222.

Ia berdalih, PDI-P melihat sikap bathin para pendukung ketika menjajaki koalisi dengan partai lain. Pada saat yang sama, Hasto juga menyinggung soal penyamaran serta rekam sejarah hubungan antar partai.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujarnya.

"Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," sambung dia.

Baca juga: Puan Maharani Ungkap Segera Bertemu AHY

Pernyataan Hasto pun sempat mendapat respons keras dari para elite Partai Demokrat. Salah satunya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Arief.

Menurutnya, tak sepatutnya partai berlambang kepala banteng itu membeda-bedakan sikap dengan parpol lain dalam penjajakan koalisi. Diketahui, pada saat itu, baik Demokrat maupun PDI-P sama-sama belum membangun koalisi dengan partai manapun, meski penjajakan terus dilakukan.

“PDI-P tak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS tentu bertabrakan dengan apa yang kita bayangkan,” ungkap Andi dalam keterangannya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir di acara relawan ANIES di Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir di acara relawan ANIES di Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com