Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Kompas.com - 09/06/2023, 23:41 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Selanjutnya adalah kasus suap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 untuk meloloskan APBN Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kasus ini menjerat eks Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sukiman; eks Ketua Harian DPD PAN Subang, Jawa Barat, Suherlan; dan eks Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

Kasus itu sudah disidik sejak Februari 2019.

Selanjutnya, kasus suap pemeriksaan restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun 2015 dan 2016 yang mulai disidik pada Agustus 2019.

Perkara ini menjerat Yul Dirga dan pegawai Ditjen pajak Kementerian Keuangan bernama Hadi Sutrisno. 

Kemudian, kasus suap pajak PT Jhonlin Baratama yang menjerat konsultan pajak perusahaan tersebut, Agus Susetyo. Mulai disidik pada Mei 2021, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, kasus suap untuk merekayasa perhitungan pajak PT Gunung Madu Plantations yang mulai disidik pada Mei 2021.

Baca juga: Andhi Pramono Pakai Rekening Mertua untuk Transaksi Keuangan

Kasus ini menjerat dua konsultan pajak perusahaan itu, Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas.

Selanjutnya, suap rekayasa pajak Bank panin yang menjerat kuasa wajib pajak perusahaan itu, Veronika Lindawati mulai disidik pada 2021 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Perkara pajak tersebut turut menyeret mantan pegawai Ditjen Pajak, Yulmanizar, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak.

Kasus ini sudah mulai disidik pada Mei 2021. Perkara Wawan Ridwan dan Alfred sudah berkekuatan hukum tetap.

KPK harus menunjukan kinerja yang betul-betul dapat membongkar skandal yang ada bukan sibuk menghias dan mengklaim kinerja,” kritik Praswad.

Adapun, nama baru yang dipamerkan Firli hanyalah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono yang terjerat kasus dugaan gratifikasi.

Saat ini, kasus itu masih dalam penyidikan.

Sebelumnya, Firli mengungkapkan KPK telah menindaklanjuti 33 laporan dugaan pencucian uang dari Satgas TPPU.

Firli menuturkan, dari 33 laporan yang diterima, 12 di antaranya sudah diproses ke tahap penyidikan di mana terdapat 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK.

"Kami ingin sampaikan, dari 16 tersangka tersebut dengan nilai transaksi Rp 8,5 triliun sudah kami tuntaskan. Jadi kami memang tidak banyak bicara, mohon izin Pak Johan Budi, kita tidak bicara, kita kerja saja Pak," kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (7/6/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com