Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

Kompas.com - 09/06/2023, 07:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar pasangan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra, segera diputus.

PKB pun akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika akhir Juni masih belum ada pengumuman pasangan capres-cawapres.

Baca juga: PKB Evaluasi Dukungan ke Prabowo gara-gara Belum Deklarasi Cawapres, Gerindra: Itu Bukan Ancaman

Gerindra pun mengatakan, bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin adalah cawapres terkuat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini. 

Sebenarnya, sejauh ini, Gerindra dan PKB sudah sama-sama sepakat bahwa capres dari KKIR adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, meski belum dideklarasikan secara resmi.

PKB akan evaluasi dukungan ke Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023.

Jazilul menerangkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama. Mereka meminta Cak Imin untuk segera memutuskan capres-cawapres yang akan diusung partainya.

"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan pada Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi (koalisi Gerindra-PKB)," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Jazilul mengaku tidak tahu alasan memilih Juni sebagai batas akhir. Dia hanya mengatakan, hal itu adalah desakan dari para kiai.

Namun demikian, dia mengakui bahwa keputusan dukungan terhadap capres-cawapres sebenarnya sudah harus diumumkan pada Lebaran Idul Fitri 2023.

"Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang audah Lebaran Kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil, apa selesainya? Enggak ketemu nanti," tuturnya.

Baca juga: PKB Bakal Evaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika Tak Deklarasi Capres-Cawapres pada Juni

Menurut Jazilul, desakan para tokoh kepada Muhaimin soal capres-cawapres ini adalah suatu hal yang wajar.

Maka dari itu, jika capres-cawapres masih tidak dideklarasikan sampai Juni 2023 berakhir, maka para tokoh meminta PKB mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau enggak jadi, dievaluasi saja," ucap Jazilul.

Respons Gerindra

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons PKB yang mengancam akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB apabila mereka tidak kunjung mendeklarasikan capres-cawapres pada Juni 2023.

Dasco merasa, apa yang PKB sampaikan itu bukan merupakan ancaman. Dia menganggap PKB hanya memberi masukan.

"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul (Waketum PKB) itu tidak juga merupakan satu ancaman, karena itu satu masukan," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Gerindra Berharap Cawapres Prabowo Juga Di-Endorse Jokowi

Dasco mengatakan, Gerindra akan menerima masukan dari PKB tersebut.

Ke depannya, Gerindra akan mengevaluasi langkah koalisi bersama PKB. Sebab, keputusan yang akan mereka ambil harus diputuskan secara bersama.

"Kita akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan PKB," imbuh dia.

Muhaimin disebut kandidat cawapres terkuat

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto belum ditentukan.

Namun demikian, sampai saat ini, nama Cak Imin menjadi kandidat terkuat cawapres Prabowo.

“Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden, kandidat terkuat Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin,” kata Andre dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV bersama Budiman Tanuredjo, dikutip Kamis (8/6/2023).

Andre bilang, Gerindra dan PKB telah sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Piagam kerja sama kedua partai diteken pada 13 Agustus 2022.

Dalam piagam perjanjian tersebut dikatakan bahwa nama calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin.

Baca juga: Tanggapi Wacana Prabowo-Muhaimin pada Pilpres 2024, Cak Imin: Tinggal Tunggu Waktu Saja

Oleh karenanya, selain Prabowo, Cak Imin juga jadi kunci penentu nama cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

“Istilahnya Pak Muzani (Ahmad Muzani) Sekretaris Jenderal kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci inggris calon wakil presiden Pak Prabowo,” ucap Andre.

Andre pun memastikan sosok Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak masuk radar cawapres Prabowo. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum memenuhi syarat sebagai cawapres.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Sementara, Gibran baru berusia 35 tahun.

“Mas Gibran kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai,” katanya.

Andre melanjutkan, Gerindra dan PKB masih membuka lebar pintu kerja sama dengan partai-partai lainnya. Gerindra dan PKB berharap, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat segera bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca juga: Prabowo dan Muhaimin Berencana Kunjungi Megawati, Sekjen PDI-P Singgung Tugas Puan Maharani

Setelah koalisi dirasa kuat, kata Andre, cawapres Prabowo akan diumumkan. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak untuk membangun bangsa.

“Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama, membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong-royong,” tutur anggota Komisi VI DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com