Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar pasangan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra, segera diputus.

PKB pun akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika akhir Juni masih belum ada pengumuman pasangan capres-cawapres.

Gerindra pun mengatakan, bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin adalah cawapres terkuat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini. 

Sebenarnya, sejauh ini, Gerindra dan PKB sudah sama-sama sepakat bahwa capres dari KKIR adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, meski belum dideklarasikan secara resmi.

PKB akan evaluasi dukungan ke Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023.

Jazilul menerangkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama. Mereka meminta Cak Imin untuk segera memutuskan capres-cawapres yang akan diusung partainya.

"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan pada Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi (koalisi Gerindra-PKB)," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Jazilul mengaku tidak tahu alasan memilih Juni sebagai batas akhir. Dia hanya mengatakan, hal itu adalah desakan dari para kiai.

Namun demikian, dia mengakui bahwa keputusan dukungan terhadap capres-cawapres sebenarnya sudah harus diumumkan pada Lebaran Idul Fitri 2023.

"Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang audah Lebaran Kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil, apa selesainya? Enggak ketemu nanti," tuturnya.

Menurut Jazilul, desakan para tokoh kepada Muhaimin soal capres-cawapres ini adalah suatu hal yang wajar.

Maka dari itu, jika capres-cawapres masih tidak dideklarasikan sampai Juni 2023 berakhir, maka para tokoh meminta PKB mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau enggak jadi, dievaluasi saja," ucap Jazilul.

Respons Gerindra

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons PKB yang mengancam akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB apabila mereka tidak kunjung mendeklarasikan capres-cawapres pada Juni 2023.

Dasco merasa, apa yang PKB sampaikan itu bukan merupakan ancaman. Dia menganggap PKB hanya memberi masukan.

"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul (Waketum PKB) itu tidak juga merupakan satu ancaman, karena itu satu masukan," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dasco mengatakan, Gerindra akan menerima masukan dari PKB tersebut.

Ke depannya, Gerindra akan mengevaluasi langkah koalisi bersama PKB. Sebab, keputusan yang akan mereka ambil harus diputuskan secara bersama.

"Kita akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan PKB," imbuh dia.

Muhaimin disebut kandidat cawapres terkuat

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto belum ditentukan.

Namun demikian, sampai saat ini, nama Cak Imin menjadi kandidat terkuat cawapres Prabowo.

“Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden, kandidat terkuat Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin,” kata Andre dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV bersama Budiman Tanuredjo, dikutip Kamis (8/6/2023).

Andre bilang, Gerindra dan PKB telah sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Piagam kerja sama kedua partai diteken pada 13 Agustus 2022.

Dalam piagam perjanjian tersebut dikatakan bahwa nama calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin.

Oleh karenanya, selain Prabowo, Cak Imin juga jadi kunci penentu nama cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

“Istilahnya Pak Muzani (Ahmad Muzani) Sekretaris Jenderal kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci inggris calon wakil presiden Pak Prabowo,” ucap Andre.

Andre pun memastikan sosok Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak masuk radar cawapres Prabowo. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum memenuhi syarat sebagai cawapres.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Sementara, Gibran baru berusia 35 tahun.

“Mas Gibran kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai,” katanya.

Andre melanjutkan, Gerindra dan PKB masih membuka lebar pintu kerja sama dengan partai-partai lainnya. Gerindra dan PKB berharap, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat segera bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Setelah koalisi dirasa kuat, kata Andre, cawapres Prabowo akan diumumkan. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak untuk membangun bangsa.

“Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama, membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong-royong,” tutur anggota Komisi VI DPR RI itu.