Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Bakal Evaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika Tak Deklarasi Capres-Cawapres pada Juni

Kompas.com - 08/06/2023, 12:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023.

Jazilul menerangkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama. Mereka meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk segera memutuskan capres-cawapres yang akan diusung partainya.

"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi (koalisi Gerindra-PKB)," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Tanggapi Wacana Prabowo-Muhaimin pada Pilpres 2024, Cak Imin: Tinggal Tunggu Waktu Saja

Jazilul mengaku tidak tahu alasan memilih Juni sebagai batas akhir. Dia hanya mengatakan, hal itu adalah desakan dari para kiai.

Namun, dia mengakui bahwa keputusan dukungan terhadap capres-cawapres sebenarnya sudah harus diumumkan pada Lebaran Idul Fitri 2023.

"Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang audah Lebaran Kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil, apa selesainya? Enggak ketemu nanti," tuturnya.

Menurut Jazilul, desakan para tokoh kepada Muhaimin soal capres-cawapres ini adalah suatu hal yang wajar.

Baca juga: PKB Tak Pernah Bahas Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo

Maka dari itu, jika capres-cawapres masih tidak dideklarasikan sampai Juni 2023 berakhir, maka para tokoh meminta PKB mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau enggak jadi, dievaluasi saja," ucap Jazilul.

Sebagai informasi, PKB sudah mengusulkan agar capres-cawapres dari Koalisi Gerindra-PKB adalah pasangan Prabowo Subianto-Muhaimin. Namun, hingga saat ini, koalisi itu tak kunjung mendeklarasikan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com