Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar pasangan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra, segera diputus.

PKB pun akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika akhir Juni masih belum ada pengumuman pasangan capres-cawapres.

Baca juga: PKB Evaluasi Dukungan ke Prabowo gara-gara Belum Deklarasi Cawapres, Gerindra: Itu Bukan Ancaman

Gerindra pun mengatakan, bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin adalah cawapres terkuat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini. 

Sebenarnya, sejauh ini, Gerindra dan PKB sudah sama-sama sepakat bahwa capres dari KKIR adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, meski belum dideklarasikan secara resmi.

PKB akan evaluasi dukungan ke Prabowo

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023.

Jazilul menerangkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama. Mereka meminta Cak Imin untuk segera memutuskan capres-cawapres yang akan diusung partainya.

"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan pada Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi (koalisi Gerindra-PKB)," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Jazilul mengaku tidak tahu alasan memilih Juni sebagai batas akhir. Dia hanya mengatakan, hal itu adalah desakan dari para kiai.

Namun demikian, dia mengakui bahwa keputusan dukungan terhadap capres-cawapres sebenarnya sudah harus diumumkan pada Lebaran Idul Fitri 2023.

"Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang audah Lebaran Kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil, apa selesainya? Enggak ketemu nanti," tuturnya.

Baca juga: PKB Bakal Evaluasi Koalisi Gerindra-PKB jika Tak Deklarasi Capres-Cawapres pada Juni

Menurut Jazilul, desakan para tokoh kepada Muhaimin soal capres-cawapres ini adalah suatu hal yang wajar.

Maka dari itu, jika capres-cawapres masih tidak dideklarasikan sampai Juni 2023 berakhir, maka para tokoh meminta PKB mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau enggak jadi, dievaluasi saja," ucap Jazilul.

Respons Gerindra

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons PKB yang mengancam akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB apabila mereka tidak kunjung mendeklarasikan capres-cawapres pada Juni 2023.

Dasco merasa, apa yang PKB sampaikan itu bukan merupakan ancaman. Dia menganggap PKB hanya memberi masukan.