Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Kompas.com - 08/06/2023, 20:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap yakin pemerintah dapat mencapai target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Hal ini ia sampaikan merespons Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebutkan ada sejumlah target pembangunan yang terancam tak tercapai, salah satunya penurunan stunting.

"Menurut rapat koordinasi terakhir yang saya pimpin bahwa insya Allah (target penurunan) stunting tercapai," kata Ma'ruf di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Peduli Stunting, IPB dan Pemkot Bogor Luncurkan Program Go-Roasting

Ma'ruf menuturkan, berdasarkan laporan yang ia peroleh, angka prevalensi stunting diperkirakan turun 3,8 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Sementara, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 21,6 persen, berselisih 7,6 persen dibandingkan target 14 persen.

"Artinya (diperkirakan turun) 7,6 persen. Jadi 21,6 persen dikurangi 7,6 persen itu berapa? 14 persen," kata Ma'ruf.

Ia mengakui, penurunan stunting pada tahun 2022 memang masih kecil, yakni 2,8 persen.

Baca juga: Singgung soal Stunting, Megawati: Rakyat Indonesia Mestinya Tinggi-Besar seperti Paspampres

Menurut Ma'ruf, hal itu disebabkan oleh baru berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Oleh karena itu, untuk 2023 (penurunan stunting diprediksi) tidak lagi 2,8 persen tapi 3,8 persen," kata dia.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (5/6/2023), Suharso menyebutkan 10 indikator RPJMN 2020-2024 berisiko tidak tercapai.

Baca juga: Penanganan Stunting Harus Dilakukan Bersama-sama

Kesepuluh indikator tersebut yaitu imunisasi, stunting, wasting, tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, jumlah perokok anak-anak, obesitas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan puskesmas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com