Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sisa Satu Tahun untuk Capai Target Penurunan "Stunting", Pemerintah Pastikan Anggaran Akan Dibuat Spesifik

Kompas.com - 25/05/2023, 20:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah akan menspesifikkan sejumlah anggaran untuk program penanganan stunting.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya soal upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting agar mencapai target di angka 14 persen pada 2024, yang artinya hanya sisa satu tahun lagi.

"Jadi (upayanya) memastikan anggaran yang lebih spesifik, sekarang ini anggaran intervensi spesifik tapi anggarannya generik," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting Jadi Rebutan Kepala Daerah dan Wakilnya di Tahun Politik

Muhadjir menuturkan, selama ini ada banyak anggaran yang diklaim untuk penanganan stunting tetapi belum efektif menekan stunting karena digunakan untuk beragam kebutuhan.

Misalnya, di Kementerian Kesehatan terdapat anggaran triliunan rupiah yang diklaim untuk menangani stunting, tetapi anggaran itu juga digunakan untuk membiayai penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang bukan hanya penderita stunting.

Oleh karena itu, Muhadjir menyebutkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan merekomendasikan sejumlah mata anggaran yang bakal difokuskan untuk penanganan stunting.

"Itu atas rekomendasi dari BKKBN, (setelah) itu baru dikeluarkan di kementerian yang sudah ada alokasinya itu betul-betul sehingga bisa digunakan untuk penanganan stunting," ujar dia.

Baca juga: Wapres Ingatkan Target Penurunan Stunting Tak Tercapai jika Kerja Biasa Saja

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa harus ada kerja ekstra demi menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024.

Untuk diketahui, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting 2022 berada di angka 21,6 persen turun 9,2 persen dibanding 2018.

Akan tetapi, bila dibandingkan secara year on year, penurunan stunting di Indonesia hanya turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dengan demikian, pemerintah harus menurunkan tingkat stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Kalau biasa-biasa saja berarti hanya (turun) 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau menurut kemarin berjalan itu (prevalensi stunting pada) 2024 itu hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen," kata Ma'ruf, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com