Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Singgung Demokrat yang Minta Umumkan Bacawapres, tetapi Tak Pasang Banyak Baliho Anies

Kompas.com - 08/06/2023, 13:43 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang terus mendesak agar bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengumumkan figur bakal calon wakil presiden (bacawapres) demi elektabilitas.

Sementara itu, Ali menyoroti minimnya baliho atau materi sosialisasi Partai Demokrat dengan foto Anies sebagai bacapres.

“Memang agak sulit kalau kemudian hari ini ada partai yang belum menginstruksikan kadernya untuk memasang atribut Anies,” ujarnya pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Demokrat Ungkap Pertemuan Anies-SBY di Pacitan: Tak Bahas Spesifik soal Cawapres, tapi...

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar penentuan bacawapres segera dilakukan karena waktu yang semakin sempit menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagi AHY, masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat minim untuk bisa mempengaruhi konstituen.

Ia pun meminta pasangan bacapres dan bacawapres segera ditentukan agar bisa mengoptimalkan kinerja mesin partai sejak saat ini.

Namun, menurut Ali, Demokrat tak perlu terburu-buru karena sosialisasi Anies sebagai bacapres ke masyarakat bisa saja dilakukan seperti yang selama ini telah ditunjukan oleh Nasdem.

“Mengenai alasan untuk konsolidasi menghadapi kampanye, saya pikir kalau teman-teman Demokrat berkeinginan, bisa melakukan hal yang sama seperti Nasdem. Membuat jadwal bersama-sama kemudian menghadirkan Anies. Saya pikir itu cukup,” papar dia.

Baca juga: Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap jika Demokrat Hengkang

Terakhir, ia meminta Demokrat untuk melihat kembali piagam kerja sama yang telah ditandatangani dalam pembentukan KPP.

Pada poin ketiga, piagam tersebut menyatakan bahwa mandat penentuan bacawapres diserahkan sepenuhnya pada Anies sebagai bacapres KPP.

“Jadi, Nasdem meminta anggota koalisi untuk konsisten memegang isi deklarasi. Jangan menekan-nekan Pak Anies untuk deklarasi (bacawapres),” ujar dia.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023) AHY merasa pihaknya punya kewajiban untuk mengingatkan KPP soal momentum penentuan bacawapres.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” tutur dia.

Baca juga: Kans Demokrat Tinggalkan Koalisi Perubahan Dinilai Terbuka jika Anies Abaikan Desakan soal Cawapres

Sementara itu, saat ini Anies dan Tim Delapan KPP mengaku telah mengantongi satu nama bacawapres.

Namun, masih membutuhkan serangkaian proses sebelum akhirnya figur tersebut dideklarasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com