Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Megawati, Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Dilakukan Secara Komprehensif

Kompas.com - 07/06/2023, 22:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif di Papua, tidak bisa asal menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena harus memperhatikan keselamatan rakyat.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan oleh pemerintah di Papua.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Megawati: Kalau Masih Komandan, Saya Terjunkan Batalion ke Papua, Keren Kan...

Ia menuturkan, operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.

Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Usai Kontak Tembak KKB dan Aparat, 162 Warga Amankan Diri ke Kenyam Nduga, Kampung Nogolait Kosong

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbukkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.

Baca juga: BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Sebelumnya, Megawati mengaku ingin menerjunkan batalion tentara ke Papua, seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB) yang tak kunjung selesai.

Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.

Baca juga: Aparat Keamanan di Nduga Kembali Tangkap 5 Orang Diduga Anggota KKB

"Saya kan mikir ini (jumlah TPNPB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata Ketua Umum PDI-P itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com