JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif di Papua, tidak bisa asal menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena harus memperhatikan keselamatan rakyat.
Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan oleh pemerintah di Papua.
"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.
Baca juga: Megawati: Kalau Masih Komandan, Saya Terjunkan Batalion ke Papua, Keren Kan...
Ia menuturkan, operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.
Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca juga: Usai Kontak Tembak KKB dan Aparat, 162 Warga Amankan Diri ke Kenyam Nduga, Kampung Nogolait Kosong
"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbukkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.
Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.
Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.
"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.
Baca juga: BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air
Sebelumnya, Megawati mengaku ingin menerjunkan batalion tentara ke Papua, seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB) yang tak kunjung selesai.
Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".
"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).
Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.
Baca juga: Aparat Keamanan di Nduga Kembali Tangkap 5 Orang Diduga Anggota KKB
"Saya kan mikir ini (jumlah TPNPB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata Ketua Umum PDI-P itu.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.