Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Anies Tak Dapat "Endorse" Jokowi, Sudirman Said Ungkit Prestasi hingga Jurkam 2014

Kompas.com - 07/06/2023, 18:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Sudirman Said, menyinggung peran saat Anies menjadi juru kampanye Joko Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Hal itu disampai Sudirman ketika menjawab pertanyaan wartawan soal mengapa Anies Baswedan tidak mendapat endorsement dari Presiden Jokowi dalam bursa pilpres 2024.

"(Pak Anies) tidak hanya jadi jurkam, Pak Anies dulu menterinya Pak Jokowi yang (periode) pertama. Yang berprestasi lho. Enggak ada tuh berita Pak Anies tidak berprestasi," ujar Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Kemudian diberhentikan, enggak protes. Enggak melawan. Kemudian dipilih jadi gubernur (DKI Jakarta). Kan selama jadi gubernur itu banyak sekali program Presiden Jokowi diselesaikan. MRT diselesaikan, tata kota diperbaiki," paparnya.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Ada Pejabat Jokowi yang Ingin Gagalkan Pencapresan Anies Lewat PKS

Selian itu, menurut Sudirman, pekerjaan rumah pemerintah provinsi DKI Jakarta setelah ditinggal oleh Jokowi maju sebagai capres 2014 pun diselesaikan.

Kemudian, ketika pandemi Covid-19, pemerintahan Anies di DKI Jakarta disebutnya menjadi andalan.

"Ketika Covid-19 itu menjadi andalan republik karena Jakarta paling padat. Sebagai contoh itu bagaimana Covid-19 diselesaikan. Tapi itu sangat membantu reputasi pemerintah nasional itu. Tidak pernah merepotkan, tidak pernah melakukan perlawanan apapun," tegasnya.

"Jadi pertanyaanmu itu, saya jawab dengan pertanyaan, kenapa ya itu ya? Kenapa begitu? Nah ini barangkali refleksi kepada seluruh masyarakat kenapa ada kejadian seperti ini," lanjut Sudirman.

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Jubir Anies: Kami Enggak Salah Pilih Teman Koalisi

Meski demikian, dia menegaskan, tim Anies tidak ingin Presiden Jokowi memberikan endorsement.

Menurut pandangan Sudirman, jika Presiden ingin memberikan endorsement sebaiknya kepada semua bakal capres.

"Kami sih tidak ingin Presiden Jokowi meng-endorse Pak Anis. Tidak. Karena itu juga tidak fair. Tapi, mengendorse lah semuanya kalau mau endorse," katanya.

"Dalam artian, ini putra terbaik bangsa, silakan maju, berkompetisi. Begitu. Atau, stay netral, betul-betul netral, menjadi penyelenggara yang netral supaya semua, siapapun yang bertarung itu hasilnya diterima oleh masyarakat," tambah Sudirman.

 

Jokowi dan Anies saat 2014

Anies Baswedan pernah menjadi Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014.

Saat itu, Jokowi mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan sangat penting dalam tim pemenangannya pada Pemilu Presiden 2014.

Sehingga, Jokowi merasa perlu meminta bantuan Anies untuk bergabung dengan tim suksesnya.

"Saya malam-malam telepon Pak Anies, mohon saya dibantu," kata Jokowi di posko tim kampanye nasional, Jalan Sisingamaraja No. 5, Jakarta Selatan pada 27 Mei 2014.

Baca juga: Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap jika Demokrat Hengkang

Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Anies pun ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Namun, keberadaan Anies di Kabinet Jokowi-JK hanya berumur dua tahun saja. Pada 27 Juli 2016, Anies di-reshuffle dan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com