Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Zona Demiliterisasi Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Kurang Tepat

Kompas.com - 07/06/2023, 16:57 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antar kedua negara.

"Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengeketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Polemik Proposal Prabowo soal Perdamaian Ukraina-Rusia yang Berujung Dipanggil Jokowi

Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.

Menurutnya, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

Di sisi lain, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.

"Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, ShangriLa Dialogu pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan.

Menurutnya, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan.

"Karena menurut Undang-Undang Hubungan Liar Negeri penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu," tegas dia.

Oleh karena, Hikmahanto menegaskan, pernyataan Prabowo sudah tepat karena telah menggambarkan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

"Menhan sudah tepat menggambarkan posisi Indonesia yang tidak mau membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak karena mencerminkan polurgi bebas aktif Indonesia," terang dia.

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo terkait perang Ukraina dan Rusia memantik perdebatan dari dalam dan luar negeri.

Baca juga: Soal Proposal Perdamaian Prabowo, Wamenhan: Intinya Kita Ingin Konflik Rusia-Ukraina Selesai, Itu Saja

Sebab, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com