Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan Ajukan Anggaran Pertahanan Rp 350 T untuk 2024

Kompas.com - 07/06/2023, 15:53 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan anggaran pertahanan senilai Rp 350 triliun untuk 2024.

Pengajuan itu disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenhan/TNI tahun 2024 dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rapat ini digelar secara tertutup.

“Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp 350 sekian triliun, tapi pagu yang keluar baru Rp 123 triliun. Itu saja, dibagi untuk Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra saat ditemui selepas rapat.

Baca juga: Soal Draf Revisi UU TNI, Pengamat: Anggaran Pertahanan Harus Dipisah antara Kemenhan dan TNI

Herindra mengatakan, pada intinya, anggaran sebesar itu digunakan untuk membuat pertahanan negara menjadi lebih kuat.

“Karena kita negara yang besar dan kita harus untuk menjaga kedaulatan negara, kita harus mempunyai TNI yang kuat,” ujar Herindra.

Namun, di sisi lain, capaian minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal TNI baru sekitar 65 persen pada awal 2023 dari target 100 persen pada tahun depan.

Rinciannya, TNI AD 77,38 persen, TNI AL 66,29 persen, dan TNI AU 51,51 persen. Data terbaru dihimpun berdasarkan pemaparan saat Rapat Pimpinan TNI 2023.

“Ya kita upayakanlah (memenuhi capaian MEF), karena pagu yang kami terima kan masih jauh,” kata Herindra.

Ia menyebutkan, sejumlah program masih berjalan untuk memenuhi capaian MEF tersebut, di antaranya membeli jet tempur Dassault Rafale dari Perancis dan F-15EX dari Amerika Serikat.

“Masih dalam tahap negosiasi, mudah-mudahan,” ucap Herindra.

Baca juga: Kemenhan Didesak Hentikan Rencana Penambahan Kodam Tiap Provinsi

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pemeliharaan dan perawataan (harwat) alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI.

Dave mengambil contoh helikopter berjenis Bell 412 milik TNI AD yang jatuh saat latihan di Kampung Boyongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 28 Mei 2023.

“Kemarin kan helikopter latihan saja kan sudah jatuh, karena helikoter kan digunakan untuk angkut dan tempur. Jadi gimana (andai) kita mengalami sebuah konflik kalau kita tidak memiliki peralatan yang benar-benar memadai?” kata Dave.


Ia mengatakan, pemenuhan capaian MEF harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara.

“Dan proyek strategis pemerintah serta target pemerintah secara luas,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com