Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2023, 23:55 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memang memiliki hubungan cukup kuat dan spesial dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal ini menanggapi soal PAN bersikeras mengusulkan Erick sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sekalipun Erick bukan bagian dari kader PAN.

"PAN ini sekalipun tidak ada hubungan politik secara kepartaian dengan Erick, tapi tidak bisa dibantah Erick adalah sosok yang memiliki hubungan yang cukup spesial ya dengan PAN," ujar Adi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (5/6/2023).

Baca juga: Peluang Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo, Pengamat: Kuncinya di Cak Imin

Adi mengambil contoh kedekatan Erick dengan PAN yakni saat Erick disebut merupakan sosok politikus yang pantas disandingkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di Semarang pada bulan Februari lalu.

"Itu fakta politiknya, jadi sekalipun Erick itu bukan PAN, bukan kader inti, dan bukan kader kunci, tapi kedekatan antara Erick dan PAN ini kan tidak bisa dibantah," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, hubungan politik antara PAN dan Erick sudah cukup lama dan terbangun antar keduanya.

Adi menilai, keduanya memang saling membutuhkan.

Baca juga: Menag Ungkap Isi Pertemuan Satu Meja dengan Ganjar, Sandiaga, dan Erick Thohir

"(PAN dan Erick) saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling pengertian, saling kesepahaman di antara keduanya," ucap Adi.

Menurutnya, tidak mengherankan jika di berbagai kesempatan dan event politik, Erick selalu dijunjung oleh PAN sebagai bacawapres, siapapun pasangan capresnya.

Ia menilai, PAN akan terus mendukung dan melihat peluang di mana posisi Erick bisa maju untuk pencapresan.

"Kalau ketemu dengan PDI-P, PAN tentu mencoba mengusulkan nama Erick Thohir untuk bisa bergandengan dengan Ganjar Pranowo. Kalau PAN ketemu dengan Gerindra, misalnya, maka sangat mungkin Erick juga disorongkan oleh PAN untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto," tutur Adi.


Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Eko Hendro purnomo atau Eko Patrio menegaskan sikap partainya untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres untuk Pilpres 2024.

Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini menyebutkan, siapapun presidennya, wakilnya tetap Erick Thohir.

"PAN DKI Jakarta masih istiqomah dengan Pak Erick Thohir sebagai Cawapres dari PAN, siapapun presidennya wakil presidennya harus Erick Thohir," kata Eko Patrio dalam siaran pers, Sabtu (3/6/2023).

Komitmennya untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres juga ditegaskan Eko Patrio ketika turut serta menyambangi sejumlah elite PDIP di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat, kemarin.

Ia mendampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sementara untuk capres, Eko mengaku PAN masih mempertimbangkan arah dukungannya ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, atau yang lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Febri Diansyah Bantah Terlibat Dugaan Perusakan Barang Bukti Korupsi di Kementan

Febri Diansyah Bantah Terlibat Dugaan Perusakan Barang Bukti Korupsi di Kementan

Nasional
Menag Yaqut Ogah Cabut Pernyataannya soal 'Jangan Pilih Pemimpin karena Ganteng-Mulutnya Manis'

Menag Yaqut Ogah Cabut Pernyataannya soal "Jangan Pilih Pemimpin karena Ganteng-Mulutnya Manis"

Nasional
MK Kabulkan Penarikan Gugatan Usia Minimum Capres-Cawapres 30 Tahun

MK Kabulkan Penarikan Gugatan Usia Minimum Capres-Cawapres 30 Tahun

Nasional
ICW Nilai KPU Harus Minta Maaf karena Permudah Koruptor Jadi Caleg

ICW Nilai KPU Harus Minta Maaf karena Permudah Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Sidang Rafael Alun, Jaksa KPK Hadirkan Wajib Pajak dan Admin Keuangan PT ARME

Sidang Rafael Alun, Jaksa KPK Hadirkan Wajib Pajak dan Admin Keuangan PT ARME

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies Turun 5,3 Persen Usai Cak Imin Dipilih Jadi Bakal Cawapres

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies Turun 5,3 Persen Usai Cak Imin Dipilih Jadi Bakal Cawapres

Nasional
Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Mereka 'Welcome'

Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Mereka "Welcome"

Nasional
Lewat 'Indonesia Menatap Dunia', Dompet Dhuafa dan Perdami Bantu Tangani Kebutaan pada Anak-anak dan Lansia

Lewat "Indonesia Menatap Dunia", Dompet Dhuafa dan Perdami Bantu Tangani Kebutaan pada Anak-anak dan Lansia

Nasional
Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Datangi KPK, Mengaku Belum Kantongi Surat Panggilan

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Datangi KPK, Mengaku Belum Kantongi Surat Panggilan

Nasional
Megawati Terima Gelar Doktor 'Honoris Causa' yang Ke-10, Ini Daftar Lengkapnya

Megawati Terima Gelar Doktor "Honoris Causa" yang Ke-10, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional
Seruan Jihad di Medsos: Mengkaji Ulang Strategi Pencegahan Terorisme

Seruan Jihad di Medsos: Mengkaji Ulang Strategi Pencegahan Terorisme

Nasional
Besok, Eks Dirut Sarana Jaya Bakal Kembali Diadili di Kasus Pengadaan Tanah

Besok, Eks Dirut Sarana Jaya Bakal Kembali Diadili di Kasus Pengadaan Tanah

Nasional
Jokowi Sebut Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp 250.000-Rp 350.000

Jokowi Sebut Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp 250.000-Rp 350.000

Nasional
Jelang Pemilu, Polri Akan Antisipasi Isu Provokatif dan SARA

Jelang Pemilu, Polri Akan Antisipasi Isu Provokatif dan SARA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com