Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ren Muhammad

Pendiri Khatulistiwamuda yang bergerak pada tiga matra kerja: pendidikan, sosial budaya, dan spiritualitas. Selain membidani kelahiran buku-buku, juga turut membesut Yayasan Pendidikan Islam Terpadu al-Amin di Pelabuhan Ratu, sebagai Direktur Eksekutif.

Sukarno dan Nasib Tatanan Dunia Barunya

Kompas.com - 06/06/2023, 15:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sudan yang dulu ia bantu meraih kemerdekaannya, kini terbakar api perang saudara. Setali tiga uang dengan Mesir, Libya, Suriah, Irak, dan Tunisia.

Ia juga bakal terpana melihat Putin menyerang Ukraina hanya karena sentimen yang diembuskan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Bung Besar pun akan terkejut mengamati Amerika Serikat yang hari ini mulai terseok-seok di tubir zaman.

Menurut Yuval Noah Harari dalam Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia (2011), saat ini, dua ratus negara moderen makin banyak berbagi masalah yang sama.

Rudal balistik antarbenua dan bom atom tak kenal batas negara, dan tak ada negara yang bisa mencegah perang nuklir sendirian.

Perubahan iklim juga mengancam kemakmuran dan kelestarian umat manusia, dan tiada satu pemerintahan pun yang bisa sendirian menghentikan pemanasan global.

Tantangan lebih besar lagi diajukan oleh teknologi baru seperti rekayasa biologis dan kecerdasan buatan.

Teknologi-itu bahkan dapat digunakan untuk merekayasa tubuh dan akal budi kita, bukan hanya bisa digunakan untuk senjata dan kendaraan.

Teknologi bahkan dapat digunakan untuk menciptakan bentuk kehidupan yang sepenuhnya baru, dan mengubah jalur evolusi pada masa depan. Siapa yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kemampun mencipta tingkat dewa serupa itu?

Tak mungkin manusia bisa menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa kerja sama global. Kita lihat saja bagaimana kerja sama semacan itu diwujudkan.

Kerja sama global barangkali hanya bisa diwujudkan melalui bentrokan keras dan pendirian imperium penakluk baru, atau manusia dapat menemukan cara lebih damai untuk bersatu.

Selama 2.500 tahun sejak Koresh Agung, imperium demi imperium menjanjikan membangun tatanan politik universal demi kemaslahatan semua manusia.

Semuanya berdusta dan semuanya gagal. Tak ada imperium yang sungguh universal, maupun mengabdi demi kemaslahatan anak cucu manusia.

Britania Raya, Prancis, Amerika, Rusia, adalah imperium kiwari yang juga gagal mewujudkan dunia yang lebih tercerahkan. Akankah imperium masa depan bisa lebih baik dari para pendahulunya?

Meskipun beberapa gagasan dan cita-cita Sukarno belum terwujud secara penuh menyeluruh, warisan pemikirannya tetap memengaruhi pola pikir dan pandangan politik bangsa Indonesia dan masyarakat dunia—sampai sekarang.

Itulah kiranya yang mungkin bisa dijadikan lahan garapan bagi pemimpin Indonesia berikutnya, setelah Presiden Jokowi.

Sukarno bagi bangsa ini, serupa pohon yang akarnya tertancap kuat di pekarangan rumah, tapi buahnya tersebar ke segala penjuru mata angin.

Dirgahayu ke-122 untuk Putra Sang Fajar. Terimakasih berdaun-daun, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah pergaulan mancanegara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com