Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2023, 11:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei LSI Denny JA memperlihatkan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menang telak dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapatkan tiket capres.

Berdasarkan perhitungan survei tersebut, Prabowo mendapat elektabilitas sebesar 50,4 persen. Sementara itug. Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 43,2 persen.

Artinya, Prabowo menang atas Ganjar dengan selisih 7,2 persen. Namun, ada 6,4 persen responden survei masih menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Adapun jika ada tiga nama capres dalam Pilpres, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, maka Prabowo diproyeksi hanya unggul tipis dari Ganjar.

Baca juga: Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Sementara itu, posisi dukungan capres tertutup tiga nama menunjukkan bahwa Prabowo unggul tipis dengan 33.9 persen, Ganjar di angka 31,9 persen, dan Anies sebesar 20,8 persen.

Prabowo hanya unggul dua persen dari Ganjar dari hasil survei capres tertutup pada tiga nama.

"Kemenangan Prabowo atas Ganjar lebih telak ketika head to head. Selisih kemenangan Prabowo atas Ganjar naik, dari selisih 2 persen menjadi selisih 7,2 persen," kata Direktur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana, dalam surveinya, Selasa (6/6/2023).

Ade mengatakan, kemenangan untuk Prabowo terjadi lantaran migrasi pemilih Anies yang tak berimbang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Laki-laki

Berdasarkan survei yang sama, mayoritas pendukung Anies, lebih banyak berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar. Totalnya mencapai 50,8 persen pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke Prabowo.

"Sedangkan ke Ganjar, hanya separuhnya, yaitu sekitar 25,4 persen," ujar Ade.

Sementara itu, potensi Anies gagal mendapat tiket capres disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA), ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.

Kedua, kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Lalu, bisnis Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang terkena dampak, salah satunya jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.

Artinya, menurut Ade, jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies maka tiket capres gagal didapat.

Sebab, tanpa kehadiran salah satu partai, KPP tidak mencapai minimum 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Generasi Z

"Belum tentu upaya menggagalkan Anies baswedan sebagai capres 2024 berhasil. Hasil tekanan politik dan hukum justru dapat memberikan militansi tambahan bagi koalisi perubahan. Semakin ditekan justru semakin hidup," kata Ade.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Dengan 1.200 responden, margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilakukan pada tanggal 3-14 Mei 2023.

Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisis dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement, dan focus group discussion.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Geser Ganjar, Prabowo Kembali ke Puncak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com