Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan Demokrat, PKS: Ganjar dan Prabowo Belum Ada Cawapres tapi Elektabilitasnya Naik

Kompas.com - 05/06/2023, 23:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menyinggung calon presiden (capres) lain yang tetap bisa mengalami peningkatan elektabilitas di berbagai lembaga survei.

Dia merespons analisa Partai Demokrat yang menduga elektabilitas Anies Baswedan turun terus sejak tahun lalu karena cawapres tidak kunjung diumumkan.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok," ujar Mabruri saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Mubari menyebut capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang elektabilitasnya tetap naik.

Baca juga: Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

Maka dari itu, kata Mabruri, naik turun elektabilitas seorang capres dalam survei adalah hal biasa.

"Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ucapnya.

Sebagai informasi, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terus turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022; Oktober 2022 28,4 persen; Januari 2023 24,2 persen; Februari 2023 24 persen; April 2023 22,2 persen; awal Mei 2023 21,8 persen; dan akhir Mei 2023 18,9 persen.

Baca juga: Menerka Sosok Cawapres Anies yang Disebut Bakal Mengejutkan...

Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

"Pada simulasi tiga nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (3/6/2023).

"Sementara itu, Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ia menambahkan.

Kata Demokrat soal elektabilitas Anies yang turun

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief curiga elektabilitas Anies Baswedan terus turun, salah satunya dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai capres turun sejak Juli 2022.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ujar Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Andi mengatakan, Demokrat akan mengajukan usul kepada Anies selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya segera mengumumkan cawapres pada Juni 2023.

Baca juga: Cawapres Anies Mengerucut Satu Nama, Nasdem Klaim Ketum Parpol Koalisi Perubahan Tak Resisten

Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," ucap dia.

Sementara itu, kata Andi, dia yakin partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika cawapres diumumkan.

Mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com