Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penulis dan Pemerhati Politik, Mochtar Pabottingi Meninggal Dunia

Kompas.com - 04/06/2023, 10:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis sekaligus pemerhati politik Mochtar Pabottingi meninggal dunia pada Minggu (4/6/2023) pukul 00.30 WIB.

Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni.

"Benar mas, seperti berita yang kami terima," kata Driszal kepada Kompas.com, Minggu.

Baca juga: 1.216 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Langsung Bebas

Dalam kabar duka yang diterima, jenazah akan dibawa ke rumah duka di daerah Pulogadung, Jakarta Timur.

Informasi itu diterima Driszal dari sahabat Mochtar yang juga mantan Kepala Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.

"Jenazah akan dibawa ke rumah duka, Jalan Plafon 1/12. RT.09, RW.03. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur," tulis kabar duka itu.

Mochtar didoakan agar bisa beristirahat dengan damai.

Sementara, segenap keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan.

Semasa hidup, Mochtar dikenal sebagai penulis dan peneliti politik nasional.

Baca juga: Serba-serbi Formula E Jakarta Hari Pertama: Dihadiri Anies dan Kecelakaan Mitch Evans

Mochtar Pabottingi meninggal dunia di usia 77 tahun.

Dia lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan tanggal 17 Juli 1945.

Sebagai seorang penulis, Mochtar banyak menciptakan puisi, artikel dan esai. Akan tetapi, semasa hidupnya, Mochtar lebih dikenal sebagai seorang peneliti.

Mochtar pernah menjabat sebagai peneliti utama bidang perkembangan politik nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang saat ini dikenal sebagai BRIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com