Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2023, 16:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024 bakal berlangsung alot.

PDI Perjuangan diyakini akan berhitung betul soal peluang dan potensi kekuatan lawan politiknya pada kontestasi mendatang.

“Alotnya penentuan nama-nama potensial cawapres Ganjar itu tidak lepas dari strategi politik PDI-P untuk mengetahui siapa pasangan dari calon presiden (capres)-cawapres kompetitor lainnya,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: Survei Populi Center: Ganjar Dinilai Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi

Menurut Umam, ada dua variabel penting yang bakal menjadi landasan perhitungan untuk menentukan cawapres Ganjar. Pertama, adanya kepercayaan bahwa efektivitas mesin politik PDI-P akan optimal ketika capresnya bersanding dengan representasi kekuatan politik Islam, baik dari partai maupun organisasi masyarakat (ormas).

Kepercayaan ini bersumber dari sejarah Pemilu 1955 dan 1971, di mana Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno menjadi kuat ketika bekerja sama dengan Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) saat itu.

“Gabungan kekuatan ini diyakini bisa menghadirkan representasi kekuatan ‘jombang’ atau gabungan ‘ijo’ (hijau atau representasi kekuatan Islam) dan ‘abang’ (representasi kekuatan politik merah) yang solid,” ujar Umam.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Kedua, kepentingan untuk menambah kekuatan elektoral dan menjaga soliditas koalisi.

Terkait ini, kata Umam, PDI-P punya hak veto untuk menentukan cawapres Ganjar mengingat parpol-parpol yang mungkin berkoalisi punya daya tawar politik yang lebih tinggi dibanding partai banteng. Sebabnya, PDI-P merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

Berdasarkan kalkulasi dua faktor tersebut, Umam menduga, bursa cawapres Ganjar bakal diramaikan oleh sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Mulai dari Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftakhul Akhyar, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj, imam besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, hingga Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Selain representasi NU, Umam yakin, nama-nama tokoh politik non-partai juga bakal muncul di bursa cawapres PDI-P.

Sejumlah nama bahkan diprediksi terus mengupayakan penawaran dan negosiasi lewat skema transaksional atau naturalisasi politik ke partai-partai kelas menengah demi mendapatkan tiket cawapres.

Sebutlah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang dikabarkan hendak bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang belakangan dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Selebihnya, ada pula nama-nama dari internal PDI-P seperti Puan Maharani yang tentunya layak dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo,” kata Umam.

Baca juga: Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Umam yakin, PDI-P tidak hanya mempertimbangkan bakal cawapres yang dipercaya mampu menjaga soliditas koalisi, tetapi juga yang benar-benar bisa memberikan kontribusi elektoral demi potensi kemenangan lebih besar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

Nasional
Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Nasional
Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Nasional
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Nasional
UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

Nasional
PDI-P: 'Reshuffle' dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

Nasional
Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Kejagung Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Besitang-Langsa ke Penyidikan

Nasional
Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Nasional
Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Jaksa Minta Menpora Dito Ariotedjo Dihadirkan di Sidang BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com