Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/06/2023, 17:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan keimigrasian ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPR menemukan adanya warga negara asing (WNA) yang tiba-tiba memiliki KTP Indonesia. Kebanyakan WNA itu ditemukan di kawasan pasar-pasar.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Adies bertindak sebagai pimpinan rapat. Dalam rapat tersebut, tampak Menkumham Yasonna Laoly hadir langsung.

"Di beberapa tempat hasil kunjungan kerja kami, ada beberapa daerah yang tiba-tiba menemukan warga negara asing, khususnya dj pasar-pasar atau di mana yang tiba-tiba berjualan dan sudah mendapatkan KTP warga negara Republik Indonesia," ujar Adies.

Baca juga: Gibran Dapat Masukan dari Sandiaga Uno: Harus Lebih Banyak Mengundang Wisatawan Asing

 

Adies memaparkan, temuan-temuan itu mereka dapati di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Jawa Timur, hingga Jawa Barat.

Selain itu, kata dia, Komisi III DPR juga menemukan adanya WNA yang kerja secara diam-diam di perkampungan.

Belum lagi persoalan tenaga kerja dan wisatawan yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Bahkan ulah-ulah daripada wisatawan yang sudah berada di dalam negeri kita yang melakukan kegiatan-kegiatan wisata," tuturnya.

Lalu, Adies menyinggung Ditjen Imigrasi yang mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2024 kurang lebih sebesar Rp 400 miliar.

Baca juga: Wagub Bali Klarifikasi soal Kuota Wisatawan Asing, Bantah Bakal Dibatasi

 

Menurutnya, penambahan anggaran itu adalah beban bagi Dirjen Imigrasi Silmy Karim untuk membenahi permasalahan keimigrasian yang ada saat ini.

"Jadi sebenarnya ini bukan suatu penghargaan, tapi ini beban yang harus dijalankan oleh khsusunya Dirjen Imigrasi," ucap Adies.

Sementara itu, Adies selaku pimpinan Komisi III DPR mengimbau Kemenkumham mempererat kerja sama dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) di daerah.

Apalagi, kata dia, anggaran Ditjen Imigrasi sudah ditambah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Mungkin kerja sama dengan gakkumdu lebih dipererat, mumpung ini anggarannya sudah ditambah agar wisatawan-wisatawan yang masuk secara ilegal ini bisa tertangani dengan baik," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com