Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN Ungkap Alasan Kuota IPDN Turun dari 1.200 Jadi 534 Orang pada 2023

Kompas.com - 31/05/2023, 16:17 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Suharmen mengatakan, mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas kuota praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Biasanya, setiap tahun IPDN membuka formasi sebanyak 1.200 orang menjadi hanya 534 orang pada tahun ini.

"Nah (sekolah tinggi di bawah) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini turun. Biasanya, Kemendagri itu setiap tahunnya 1.200 penerimaan calon taruna IPDN," ujar Suharmen saat konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Youtube BKNgoidofficial, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Daftar Sekolah Kedinasan 2023 IPDN? Cek 8 Lokasi Kampusnya

Menurut Suharmen, arahan Jokowi tersebut didasarkan pada keinginannya agar para lulusan perguruan tinggi yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga diberikan bekal ilmu pemerintahan.

"Sehingga, orang-orang yang tadinya dari pendidikan umum, seperti (jurusan) ekonomi, kedokteran, atau teknik, begitu masuk ke pemerintahan maka presiden ingin mereka dibekali dengan ilmu pemerintahan, sehingga tidak buta bagaimana pelaksanaan ilmu pemerintah," kata Suherman.

Ia lantas mengatakan, pemangkasan kuota ini diperlukan karena sebagian alokasi anggaran untuk praja IPDN akan dialihkan untuk pembekalan dasar ilmu pemerintahan kepada lulusan perguruan tinggi yang sudah diangkat menjadi CPNS.

"Khususnya yang masih fresh, yang masih baru-baru, yang pengangkatan sejak 2019-2021 kemarin," ujarnya.

Baca juga: Tutup 30 April, Ini Cara Daftar STAN, STIS, STIN, IPDN, Poltekim 2023

Suharmen dalam konferensi persnya juga memaparkan formasi sekolah kedinasan 2023 lainnya.

Berikut formasi jumlah kebutuhan sekolah kedinasan tahun 2023:

  1. STAN: 1.100 orang
  2. STMKG: 80 orang
  3. POLTEKIP/KIM: 525 orang
  4. STSN: 125 orang
  5. STIS: 500 orang
  6. STIN: 400 orang
  7. Sekolah tinggi di bawah Kemenhub: 1.408 orang
  8. IPDN: 534 orang

Sementara itu, jadwal pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa instansi kedinasan di Indonesia dimulai tanggal 7 sampai 21 Juni 2023.

Instansi tersebut di antaranya, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kemudian, Politeknik Ilmu Migrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), serta sekolah tinggi di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kami merencanakan seleksinya, ini juga sudah dikomunikasikan dengan delapan instansi tadi, direncanakan akan dilaksanakan tanggal 7-21 besok," kata Suharmen.

Baca juga: Syarat Masuk dan Jurusan IPDN 2023, Lulus CPNS Gaji Bisa Rp 20 Juta

Berbeda dengan instansi yang sudah disebutkan sebelumnya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melaksanakan tes setelah pengumuman hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023.

"STAN itu masih menunggu hasil UTBK, penerimaan melalui jalur PTN. Nanti, begitu hasil UTBK-nya keluar, dari situ mereka merumuskan siapa yang kemudian dari lulusan UTBK tadi yang bisa mengikuti seleksi di STAN," kata Suharmen.

Berikut jadwal pelaksanaan tes SKD Sekolah Kedinasan 2023:

  1. STIN: 7-8 Juni 2023
  2. STSN: 7-9 Juni 2023
  3. SIPENCATAR (Kemenhub): 7-14 Juni 2023
  4. STMKG: 7-15 Juni 2023
  5. STIS: 7-17 Juni 2023
  6. IPDN: 7-19 Juni 2023
  7. POLTEKIP/KIM: 8-21 Juni 2023
  8. PKN STAN: menunggu hasil UTBK dahulu.

Baca juga: Syarat Masuk IPDN 2023: Cek Minimal Nilai Rapor dan Tinggi Badan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com