Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

Kompas.com - 01/06/2023, 14:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Implementasi Pancasila membutuhkan langkah konkret dan strategi yang komprehensif. Penting untuk memastikan adanya kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan sosial yang memadai.

Ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi komponen penting dalam menciptakan kesejahteraan berbasis Pancasila.

Hal ini melibatkan dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan akses terhadap modal dan pelatihan keterampilan.

Dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor ekonomi yang mandiri, kita dapat memperkuat fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa tantangan besar dalam menerapkan ekonomi Pancasila adalah memastikan adanya tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi.

Bismarck sendiri menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, diperlukan integritas dan akuntabilitas yang kuat dari pemerintah.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama dalam upaya membangun negara kesejahteraan berlandaskan Pancasila.

Selain itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis Pancasila.

Melalui dialog dan keterlibatan yang inklusif, kita dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada oligarki.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam mewujudkan ekonomi Pancasila, perlu diingat bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membangun sistem kesejahteraan yang inklusif dan adil.

Dalam menggagas masa depan yang lebih baik, kita harus memahami bahwa Pancasila bukanlah sekadar retorika, tetapi harus dijadikan pedoman nyata dalam setiap tindakan dan kebijakan kita.

Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Pada hari lahir Pancasila, mari kita mengambil inspirasi dari perjuangan Bismarck dan kesadaran akan pentingnya negara kesejahteraan.

Mari kita bersatu dalam upaya mewujudkan ekonomi Pancasila yang memberdayakan seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan bersama.

Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun negara yang lebih adil dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com