Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

Kompas.com - 01/06/2023, 14:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Setelah Perang Dunia II, bahkan banyak partai tengah-kanan di negara-negara Eropa mulai merangkul negara kesejahteraan, karena mereka menyadari bahwa memberikan keamanan kepada warga biasa sangat penting untuk mencapai stabilitas politik, terutama di tengah persaingan sistemik dari negara-negara blok Soviet.

Terlepas dari pemikiran Bismarck yang cenderung ke konservatif dan real politik, tetap penting melihat latar belakang perjuangan Bismarck dalam membangun sistem kesejahteraan di tengah banyak pertentangan dan kepentingan.

Pada masa itu, kapitalisme tengah mengalami perkembangan pesat, yang ditandai dengan pengaruh besar dari pemilik modal dan kepentingan kelompok elite.

Bismarck menyadari bahaya dari dominasi oligarki dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok elite.

Dalam konteks ini, kita dapat melihat kesamaan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini di Indonesia, di mana sebagian rakyat masih jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Dengan kondisi tersebut, kita masih melihat relevansi Pancasila sebagai solusi yang tepat. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu pilar utamanya.

Nilai-nilai Pancasila yang mencakup keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama sejalan dengan semangat yang diusung oleh Bismarck dalam menciptakan sistem kesejahteraan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi ekonomi Pancasila dapat menjadi jalan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Diperlukan kerja keras dan kesadaran kolektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya mendukung kesejahteraan rakyat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan bersama. Ini melibatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Melalui perjalanan Bismarck dalam menciptakan sistem kesejahteraan, kita dapat melihat bahwa kapitalisme tidak harus mengarah pada oligarki dan ketidakadilan sosial.

Pancasila sebagai titik temu antara kapitalisme, oligarki, dan negara kesejahteraan memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan adil.

Dengan mengambil inspirasi dari perjuangan Bismarck dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, kita dapat memperbaiki ketimpangan sosial dan mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam membangun negara kesejahteraan, penting untuk mengingat bahwa tidak ada solusi instan. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, dan transformasi yang berkelanjutan.

Namun, dengan mengambil pelajaran dari sejarah dan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com