Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

PERTENGAHAN abad 19, adalah Otto von Bismarck, seorang negarawan dan politikus Jerman yang dikenal karena perannya dalam menyatukan Jerman.

Ia menjabat sebagai Kanselir Jerman 1871 hingga 1890. Bismarck juga dikenang karena kebijakan-kebijakan sosialnya yang meliputi pengenalan perlindungan sosial bagi pekerja, seperti asuransi sosial, pensiun, dan jaminan kesehatan.

Ia sangat berkontribusi dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang menjadi dasar bagi banyak negara modern saat ini.

Bismarck adalah seorang anti-sosialis. Antara tahun 1878 dan 1888, ia menjalankan undang-undang anti-sosialis yang sangat membatasi aktivitas Partai Sosial Demokrat kala itu, meskipun undang-undang tersebut tidak sepenuhnya membatasi aktivitas partai tersebut.

Namun, ia sangat menyadari bahwa jika pekerja tidak diberikan perlindungan terhadap goncangan besar dalam kehidupan seperti kecelakaan industri, penyakit, usia tua, pengangguran, dll, mereka perlahan akan tertarik pada sosialisme.

Dengan kata lain, Bismarck memulai skema kesejahteraan yang banyak orang anggap "sosialis" saat ini, awalnya untuk mencegah kebangkitan sosialisme.

Meskipun Bismarck tidak menganut prinsip sosialis, ia menyadari bahwa keberadaan ketegangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja dapat memicu dukungan terhadap gerakan sosialis.

Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas negara dan mengurangi potensi dukungan bagi gerakan sosialis, Bismarck mencoba memperkenalkan perlindungan sosial melalui sistem asuransi sosial.

Sistem asuransi sosial dilakukan bukan dengan motivasi murni sosialis, melainkan untuk kepentingan politik dan stabilitas negara. Meski berbeda warna dan corak politik, Bismarck terbuka demi stabilitas negara.

Bismarck menyadari bahwa ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan ekonomi dapat membahayakan stabilitas negara.

Untuk itu, ia merancang serangkaian kebijakan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu langkah yang diambilnya adalah pendirian sistem asuransi sosial yang mencakup program kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun.

Selain itu, Bismarck juga melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun bekerja dan memberlakukan batas waktu kerja harian. Langkah-langkah ini menggambarkan komitmen Bismarck dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tepat karena alasan ini, banyak sosialis, terutama di Jerman, pada awalnya menentang negara kesejahteraan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk "menyogok" pekerja dan mencegah mereka menggulingkan kapitalisme melalui revolusi dan mendirikan sosialisme.

Namun, seiring waktu, kecenderungan reformis mengalahkan kecenderungan revolusioner dalam gerakan kiri, dan partai-partai di kiri mulai menerima dan aktif mendorong perluasan negara kesejahteraan, terutama setelah Great Depression.

Setelah Perang Dunia II, bahkan banyak partai tengah-kanan di negara-negara Eropa mulai merangkul negara kesejahteraan, karena mereka menyadari bahwa memberikan keamanan kepada warga biasa sangat penting untuk mencapai stabilitas politik, terutama di tengah persaingan sistemik dari negara-negara blok Soviet.

Terlepas dari pemikiran Bismarck yang cenderung ke konservatif dan real politik, tetap penting melihat latar belakang perjuangan Bismarck dalam membangun sistem kesejahteraan di tengah banyak pertentangan dan kepentingan.

Pada masa itu, kapitalisme tengah mengalami perkembangan pesat, yang ditandai dengan pengaruh besar dari pemilik modal dan kepentingan kelompok elite.

Bismarck menyadari bahaya dari dominasi oligarki dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok elite.

Dalam konteks ini, kita dapat melihat kesamaan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini di Indonesia, di mana sebagian rakyat masih jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Dengan kondisi tersebut, kita masih melihat relevansi Pancasila sebagai solusi yang tepat. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu pilar utamanya.

Nilai-nilai Pancasila yang mencakup keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama sejalan dengan semangat yang diusung oleh Bismarck dalam menciptakan sistem kesejahteraan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi ekonomi Pancasila dapat menjadi jalan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Diperlukan kerja keras dan kesadaran kolektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya mendukung kesejahteraan rakyat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan bersama. Ini melibatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Melalui perjalanan Bismarck dalam menciptakan sistem kesejahteraan, kita dapat melihat bahwa kapitalisme tidak harus mengarah pada oligarki dan ketidakadilan sosial.

Pancasila sebagai titik temu antara kapitalisme, oligarki, dan negara kesejahteraan memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan adil.

Dengan mengambil inspirasi dari perjuangan Bismarck dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, kita dapat memperbaiki ketimpangan sosial dan mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam membangun negara kesejahteraan, penting untuk mengingat bahwa tidak ada solusi instan. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, dan transformasi yang berkelanjutan.

Namun, dengan mengambil pelajaran dari sejarah dan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Indonesia.

Implementasi Pancasila membutuhkan langkah konkret dan strategi yang komprehensif. Penting untuk memastikan adanya kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan sosial yang memadai.

Ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi komponen penting dalam menciptakan kesejahteraan berbasis Pancasila.

Hal ini melibatkan dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan akses terhadap modal dan pelatihan keterampilan.

Dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor ekonomi yang mandiri, kita dapat memperkuat fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa tantangan besar dalam menerapkan ekonomi Pancasila adalah memastikan adanya tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi.

Bismarck sendiri menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, diperlukan integritas dan akuntabilitas yang kuat dari pemerintah.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama dalam upaya membangun negara kesejahteraan berlandaskan Pancasila.

Selain itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis Pancasila.

Melalui dialog dan keterlibatan yang inklusif, kita dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada oligarki.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam mewujudkan ekonomi Pancasila, perlu diingat bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membangun sistem kesejahteraan yang inklusif dan adil.

Dalam menggagas masa depan yang lebih baik, kita harus memahami bahwa Pancasila bukanlah sekadar retorika, tetapi harus dijadikan pedoman nyata dalam setiap tindakan dan kebijakan kita.

Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Pada hari lahir Pancasila, mari kita mengambil inspirasi dari perjuangan Bismarck dan kesadaran akan pentingnya negara kesejahteraan.

Mari kita bersatu dalam upaya mewujudkan ekonomi Pancasila yang memberdayakan seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan bersama.

Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun negara yang lebih adil dan sejahtera bagi generasi mendatang.