Megawati Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali, Bambang Pacul: Yang Diundang Bupati PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yakin surat undangan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap kepala daerah se-Pulau Dewata ditujukan kepada kepala daerah kader PDI-P.

Jika demikian, menurut Pacul, menjadi wajar pertemuan itu merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memiliki keprihatinan terhadap kenakalan wisatawan mancanegara di Bali.

"Ah kalau Bu Mega terhadap Pak Koster itu kan karena beliau Ketum dan dia (Koster) Ketua DPD. Begitu loh. Jadi hirarkinya agak beda," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

"Saya kira bupati yang diundang juga Bupati PDI begitu loh. Kalau bukan PDI pasti enggak lah," lanjut dia.

Baca juga: Sebut Arahan Megawati, Koster Perintahkan Kepala Daerah se-Bali Berkumpul Bahas WNA Nakal

Perlu diketahui, Koster menyurati para kepala daerah itu dengan kop surat Gubernur Bali dengan nomor B.00.005/22300/SEKRET.

Tujuan pertemuan untuk membahas perilaku wisawatan mancanegara di Bali yang kerap melanggar aturan. Pertemuan dilakukan pada Rabu (31/5/2023), sesuai perintah Megawati.

Pacul memastikan bahwa seluruh kepala daerah yang diundang dalam pertemuan itu adalah kader PDI-P.

Dia menilai tak mungkin jika kepala daerah dari kader partai lain bakal hadir dalam pertemuan itu.

"Kalau Bambang Pacul di Jawa Tengah sana yang Bupati misalnya Golkar, kan mana bisa saya undang. Begitu loh. Itu kan kader partai lain," ucapnya.

Baca juga: Megawati ke Koster soal WNA Nakal di Bali: Kamu Ini Gubernur, Tindak Tegas Semuanya

"Tapi kalau bupati-bupati PDI pokoknya saya mengundang dia dong. Saya ketua DPD sana. Clear ya," sambung Pacul.

Diberitakan sebelumnya, sebuah tangkapan layar surat undangan rapat dari Gubernur Bali I Wayan Koster kepada wali kota dan bupati se-Pulau Dewata, beredar di media sosial.

Dalam surat itu disebutkan, Koster mengundang wali kota dan bupati di wilayahnya untuk membahas mengenai ulah para Warga Negara Asing (WNA) nakal, sesuai arahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Koster membenarkan adanya surat undangan rapat yang diteken pada 27 Mei 2023 dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah se-Bali itu.

Ia mengatakan arahan tersebut sebagai bentuk keprihatinan Megawati Soekarnoputri terhadap kondisi kepariwisataan Bali yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan.

"Ya benar karena beliau (Megawati Soekarnoputri) sangat serius perhatian terhadap kepariwisataan Bali. Tapi surat ini tidak boleh beredar," kata Koster kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (30/5/2023).