Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Kompas.com - 31/05/2023, 21:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melakukan audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Audiensi dilakukan BP3OKP dengan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam audiensi, dibahas soal penanganan masyarakat Papua yang saat ini terdampak konflik.

“Sekarang prioritas jangka pendek adalah masyarakat terdampak konflik keamanan dan konflik sosial di daerah provinsi Papua Pegunungan, daerah Nduga dan sekitarnya,” kata anggota BP3OKP Albert Yoku usai audiensi pada Rabu siang.

Baca juga: Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Menurut Albert, tidak masalah jika pemerintah melakukan pendekatan lewat TNI dan Polri untuk penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Namun demikian, lanjutnya, nasib masyarakat kecil yang terdampak tidak boleh diabaikan.

Albert mencontohkan di daerah Nduga terdapat 32 distrik. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 di antaranya terdampak konflik dengan KKB.

Akibatnya, warga terpaksa mengungsi ke daerah terdekat.

“Penanganan kemanusiaan secara pertolongan sosial, baik kesehatan, pendidikan, maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya," ungkap Albert.

"Supaya bisa tersedia bagi saudara-saudara yang terdampak konflik keamanan di daerah Nduga dan sekitarnya,” ucapnya.

Albert menambahkan, BP3OKP akan memulai penanganan kemanusiaan dengan mendata warga Papua terdampak konflik.

Baca juga: Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Kemudian, hasil pendataan akan dilaporkan kepada Sekretariat Wakil Presiden.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengukuhkan enam anggota BP3OKB di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Enam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan adalah Alberth Yoku selaku perwakilan Provinsi Papu, Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw.

Ma'ruf menyatakan, Papua adalah wilayah di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun kekayaan budaya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ada tantangan yang tak boleh diabaikan, misalnya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan.

Baca juga: Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Ia menegaskan, membangun Papua bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan kerja sama, kepedulian, dan partisipasi dari semua pihak.

"Saya mengajak kita semua, termasuk anggota BP3OKP, untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan," kata dia.

Adapun Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perwakilan Papua, kursi anggota Badan Pengarah Papua juga diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara ex officio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com