Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Kritik Jokowi: Presiden Itu Kepala Negara, Tidak Boleh Cawe-cawe

Kompas.com - 30/05/2023, 13:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman tak sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil sikap cawe-cawe dalam urusan politik Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Benny menilai, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut cawe-cawe urusan politik.

"Loh, presiden itu kan Kepala Negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala Negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Menurut Benny, apabila Kepala Negara ikut cawe-cawe, maka selayaknya sikap itu bisa dilakukan oleh pimpinan lembaga negara lainnya.

Ia menyebut sejumlah ketua lembaga yang bisa saja ikut campur politik Pilpres, jika presiden pun turut cawe-cawe.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Ya kan. Apa semua begitu?" tutur Benny.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu tetapi Janji Hormati Pilihan Rakyat

"Oleh sebab itu, kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral," sambungnya.

Benny mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan lembaga negara untuk merealisasikan sikapnya tersebut pada Pilpres 2024.

Sebab, menurut dia, dengan bersikap cawe-cawe, maka Jokowi bisa saja menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya.

"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," pesan anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan media nasional menghadiri undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Cawe-cawe yang Dimaksud Presiden Jokowi

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com