Wapres Sebut Baru 6 Persen Warga Indonesia Mengenyam Pendidikan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, yakni 6 persen dari seluruh penduduk berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) tahun 2022.

"Jumlah yang memperoleh pendidikan tinggi itu baru sekitar 6 persen dari penduduk Indonesia yang 275 (juta)," kata Ma'ruf Amin usai membuka Sarasehan Alumni Connect PPI Dunia di Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Ma'ruf mengatakan, data Ditjen Dukcapil menunjukkan hanya sekitar 0,02 persen warga Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga tingkat S3.

Baca juga: Wapres Ingatkan Target Penurunan Stunting Tak Tercapai jika Kerja Biasa Saja

Sedangkan warga Indonesia yang berpendidikan S2 ada sekitar 0,3 persen, dan tidak sampai 5 persen warga negara yang berpendidikan S1.

Padahal, kata Ma'ruf Amin, pendidikan tinggi sangat penting karena dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mobilitas sosial.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan ahli-ahli di berbagai bidang untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan mengatasi beragam krisis.

"Untuk itu, saya meminta seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa menempuh pendidikan tinggi dan menjadi generasi produksi," ujarnya.

Baca juga: Menteri Nadiem: 3 Terobosan Besar Pendidikan Lewat Merdeka Belajar

Secara khusus, Ma'ruf Amin berharap agar pelajar dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar negeri untuk dapat kembali ke Indonesia.

Ia berpesan kepada alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) untuk membimbing "adik-adiknya" yang masih belajar di luar negeri agar mau pulang ke tanah air.

"Pengalaman mereka, ilmu yang mereka peroleh itu supaya menjadi bekal untuk ikut memajukan bangsa Indonesia. Saya bangga karena mereka pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Wapres Harap Pemberantasan Korupsi Lebih Efektif