Menko PMK: Penanganan "Stunting" Jadi Rebutan Kepala Daerah dan Wakilnya di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, penanganan stunting di sejumlah daerah kini menjadi rebutan kepala daerah dan wakilnya menjelang tahun politik.

Muhadjir menuturkan, kini banyak kepala daerah yang iri kepada wakilnya yang selama ini lebih banyak berperan dalam menangani stunting di daerah tersebut.

"Ini kasuistik ya, karena yang menjadi ketua penggerak itu adalah wakil, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, nah ini banyak wali kota dan gubernur yang iri, 'Kenapa kok wakil, bukan saya untuk menangani stunting?'" kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Wapres Ingatkan Target Penurunan Stunting Tak Tercapai jika Kerja Biasa Saja

Menurut Muhadjir, masalah ini sebelumnya tidak pernah ditemui saat belum mendekati tahun-tahun politik.

Bahkan, kata dia, kepala daerah cenderung menyerahkan tugas penanganan stunting kepada wakilnya.

"Kalau dulu malah bagus, 'Lah wakil itu yang menangani, bukan saya'. Tapi kok sekarang malah justru, 'Kenapa kok bukan saya?'" ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir meyakini bahwa prevalensi stunting dapat ditekan hingga mencapai target di angka 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai itu, pemerintah berusaha meningkatkan angka penurunan stunting dari 2,8 persen per tahun menjadi 3,8 persen per tahun.

"Tahun 2022 kemarin kan 2,8 persen sekarang ini 3,8 persen, harus naik 1 persen. Kalau pakai akal sehat, mestinya bisa, karena 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid, dan perpres stunting belum bisa efektif," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa harus ada kerja ekstra demi menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Upaya Pemprov Sumsel Sejahterakan Desa, dari Pemberdayaan Masyarakat hingga GSMP untuk Turunkan Stunting

Berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting tahun 2022 berada di angka 21,6 persen turun 9,2 persen dibanding 2018.

Namun, bila dibandingkan secara year on year, penurunan stunting di Indonesia 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dengan demikian, pemerintah harus menurunkan tingkat stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Kalau biasa-biasa saja berarti hanya (turun) 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau menurut kemarin berjalan itu (prevalensi stunting pada) 2024 itu hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen," kata Ma'ruf, Kamis.