Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Main Dua Kaki Soal Capres, Projo: Dia Kaki Seribu

Kompas.com - 25/05/2023, 17:03 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menepis anggaran Presiden RI Joko Widodo sedang bermain politik dua kaki jelang Pilpres 2024.

Di satu sisi, Jokowi merupakan kader PDI-P yang saat ini telah mendukung secara resmi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

Di sisi lain, Jokowi kerap menunjukkan manuver politiknya sendiri sebagai king maker, dengan kode-kode dukungan kepada politikus lain seperti Prabowo Subianto, dan mengorganisir kekuatan relawan serta menginisiasi pembentukan koalisi besar yang digawangi Gerindra, PKB, dan Golkar.

Menurut Budi, Jokowi tidak hanya bermain dua kaki.

Baca juga: Ketua Projo: Jokowi Masih Upayakan Duet Ganjar dengan Prabowo

"Pak Jokowi bukan dua kaki, kaki seribu. Banyak, untuk rakyat. Orang dia (Jokowi) sudah bilang, saya mau bisikin nanti jutaan rakyat saya bisikin satu-satu. Masak dua, kakinya banyak, seribu," kata Budi dalam jumpa pers, Kamis (25/5/2023).

Ia membantah bahwa Jokowi melakukan itu demi kepentingan politik praktis semata.

"Karena untuk rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Ketum Projo Sebut Jokowi Ragu Kekuatan PDI-P dan PPP Bisa Menangkan Ganjar

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain 2 kaki, melainkan harus berdiri 3 kaki.

Benny mendesak Jokowi memperlakukan ketiga capres sama rata supaya kepala negara tetap netral.

Sebab, Benny memandang Jokowi saat ini berdiri condong ke dua calon saja, sementara satunya lagi malah diinjak.

Diketahui, ada tiga capres yang sejauh ini dideklarasikan, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Sebagai kepala negara harus mengangkat tiga-tiganya. Presiden itu harus kaki tiga, bukan kaki dua, kan begitu. Netral," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

"Bukan soal berdiri ya, seharusnya Presiden Jokowi berdiri di tiga kaki, jangan di dua kaki, ya kan? Jangan duanya diangkat, satunya diinjak. Yang terjadi sekarang ini ya begitu, duanya diangkat, satunya diinjak," sambungnya.

Benny menjelaskan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya mengangkat ketiga tokoh capres yang ada saat ini.

Baca juga: Jokowi Ingin Duet Prabowo-Ganjar, Menanti Megawati Mengalah atau Cerai dengan PDI-P?

Menurut dia, ketiga capres tersebut merupakan putra terbaik bangsa.

"Siapapun nanti yang akan terpilih oleh rakyat, ya tentu yang baik akan dipertahankan, kan begitu, yang rusak kita perbaiki. Yang baik kita pertahankan, bila perlu diperbanyak, yang rusak kita perbaiki, bahkan yang salah kita perbaharui, karena itu tagline kita perubahan dan perbaikan," tutur Benny.

Meski demikian, Benny merasa Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak perlu didukung Jokowi.

Dia mendesak Jokowi untuk membiarkan ketiga bakal capres bersaing dengan caranya masing-masing, lalu menyerahkan semua keputusan di tangan rakyat.

Baca juga: Musra dan Manuver Jokowi sebagai King Maker Terkuat

"Presiden Jokowi jangan memihak salah satu pihak atau memihak di dua pihak, dia harus netral. Ada yang mengatakan, 'kan enggak ada undang-undangnya netral'. Ya enggak UU-nya, tapi kan etika bangsa, hidup berbangsa kita kan begitu," ucap dia.

Benny mengingatkan bahwa yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 nanti bukan Jokowi, melainkan Prabowo, Anies, dan Ganjar.

Maka dari itu, kata dia, simbol negara seperti Presiden harus tetap netral.

"Negara harus netral. Netral terhadap apa? Netral terhadap para pemain. Siapa para pemain ini? Para pemain itu parpol-parpol. Siapa pemainnya? Para capres-cawapres, kan begitu," imbuh Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com