Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Pihak Anies Usai Disebut Salah Tafsir Data Saat Bandingkan Pembangunan Jalan

Kompas.com - 25/05/2023, 08:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis komunikasi politik yang mendampingi bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat) memberi penjelasan mengenai Anies yang dituding salah menginterpretasikan data saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.

Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja.

Sebab, menurutnya, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.

"Itu PUPR menurut saya klarifikasi ke Katadata saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya Katadata, gitu," ujar Hensat saat dihubungi, Rabu (24/5/2023) malam.

Baca juga: Soal Polemik Jalan Nasional, PUPR: Anies Salah Interpretasi Data BPS

Lebih lanjut, Hensat mengatakan, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan.

Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang.

"Dan bagus lah kalau kemudian diperbaiki. Jadi dicek-dicek saja tuh. Jadi thanks to Mas Anies lah. Akhirnya, pemerintah cek dan ricek lagi datanya," katanya.

Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksudnya.

"Tapi, kalau klarifikasi, mestinya klarifikasinya ke Katadata tuh. Dan untung saja dibacain Anies. Jadi pada sibuk nyari perbaikan data. Mungkin kalau enggak dibacain, enggak dicek and ricek itu," ujar Hensat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Loyal Anies Lebih Banyak daripada Ganjar dan Prabowo

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan di era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hedy menjelaskan bahwa data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 4 Nama yang Dianggap Cocok Jadi Cawapres Anies

Misalnya, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, tetapi pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," kata Hedy.

Pernyataan Anies soal jalan

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Hal itu diutarakannya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo 24,5 Persen, Ganjar 22,8 Persen, Anies 13,6 Persen

Namun, menurut Anies, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yaitu jalan nasional.

Ia mengatakan, selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian pemerintah saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," kata Anies.

Baca juga: Kala Kementerian PUPR Patahkan Klaim Anies soal Jalan Nasional Era SBY vs Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com