Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Akui Mochtar Kusumaatmadja Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 24/05/2023, 18:26 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Ia menyebut, pemberian gelar itu sangat pantas mengingat banyaknya jasa Mochtar.

Hal itu diungkapkan Retno dalam Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

"Pemberian gelar pahlawan nasional bagi beliau sangatlah pantas sebagai penghormatan terhadap kontribusi beliau bagi Indonesia dan juga bagi dunia, sekaligus memastikan beliau terus menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia terkhusus bagi para diplomat Indonesia," ucap Retno, Rabu.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi ke Labuan Bajo Cek Langsung Persiapan Akhir KTT Ke-42 ASEAN

Retno lantas menyebutkan tiga alasannya. Pertama, Mochtar berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan.

Retno bilang, hal itu merupakan sebuah capaian yang luar biasa, kemenangan dan kulminasi perjuangan diplomasi selama 25 tahun.

Indonesia berhasil memperoleh wilayah perairannya tanpa mengangkat senjata. Perairan pedalaman tidak lagi terpecah-pecah wilayahnya, tetapi menjadi lebih utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebuah deklarasi unilateral Deklarasi Juanda yang kemudian menjadi hukum internasional yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau kita sebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 ini akan terus digunakan Indonesia di dalam memperjuangkan hak-haknya termasuk di Laut China Selatan," tutur Retno.

Alasan kedua, Mochtar mengedepankan soft power diplomacy. Sebagai seorang budayawan, kata Retno, ia paham betul pentingnya kebudayaan sebagai aset dari soft power.

Baca juga: Menlu Retno: Myanmar Tak Diundang pada Level Politik KTT ASEAN, PM Thailand Diwakilkan

Retno menuturkan, Mochtar sukses mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional, dari mendirikan restoran Nusantara Indonesia di New York (1986), membentuk Nusantara Chamber Orchestra (1988), hingga mengusung pameran kebudayaan Indonesia di AS (1990-1991).

Di dalam negeri, Mochtar juga mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini adalah pengingat tonggak kepemimpinan Indonesia, menginspirasi kemerdekaan banyak bangsa di dunia di masa itu.

"Pemanfaatan soft power dalam diplomasi merupakan sebuah terobosan pada masanya," ucap Retno.

Alasan ketiga, lanjut Retno, Mochtar menginisiasi mediasi konflik antara Vietnam dan Kamboja.

Upaya diplomasi tersebut membuka jalan bagi rangkaian proses perdamaian dengan menghasilkan Ho Chi Minh City Understanding yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan Jakarta Informal Meetings.

Baca juga: Menlu Retno: Total 949 WNI Telah Dievakuasi dari Sudan

Hingga akhirnya berujung pada Paris Peace Agreement yang sampai saat ini masih diingat oleh Kamboja dan Vietnam.

"Pemikiran beliau dalam memajukan hukum internasional, soft power diplomacy dan kiprah mediasi Indonesia merupakan karakteristik polugri yang bertahan dari dulu hingga sekarang," jelas Retno

Sebagai informasi, Mochtar adalah seorang diplomat ulung yang menorehkan beberapa kebijakan.

Mochtar pernah menjadi Guru Besar Universitas Padjajaran, Menteri Kehakiman, dan Menteri Luar Negeri.

Dia juga adalah orang Indonesia pertama yang jadi anggota International Law Commission pakar hukum dunia yang dibentuk PBB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com