Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

25 Tahun Reformasi: Saat Soeharto Kembali dari Mesir, Jakarta seperti Lautan Api dari Atas Pesawat

Kompas.com - 21/05/2023, 13:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh lima tahun yang lalu, tepatnya pada 13-15 Mei 1998 kerusuhan pecah di Jakarta.

Kerusuhan dipicu oleh krisis moneter yang melanda Indonesia dan tak kunjung membaik.

Akibatnya, banyak perusahaan bangkrut, belasan bank dilikuidasi dan berbagai proyek besar dihentikan pembagunannya.

Menurut wartawan senior Harian Kompas yang saat itu bertugas di Istana Kepresidenan, Josep Osdar, sebelum kerusuhan pecah perekonomian Indonesia sudah jatuh.

"Ekonomi itu sudah jatuh seperti porak poranda. Sudah di supermarket-supermarket itu orang memborong. Orang-orang yang punya duit memborong untuk menyimpan makanan, minuman," kata Osdar dalam wawancara khusus dengan Kompas.com pada Senin (15/5/2023).

"Untuk supaya berjaga-jaga kalau nanti terjadi kerusuhan," ujarnya lagi.

Baca juga: Naskah Pidato 21 Mei 1998, Yusril Ungkap Alasan Soeharto Pilih “Berhenti” ketimbang “Mundur”

Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Di tengah situasi yang kian tak menentu di Tanah Air, Presiden Soeharto bertolak ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G15.

Soeharto dan rombongan berangkat pada 9 Mei 1998. Sebelum berangkat, Pak Harto, sapaan akrab Soeharto memberikan keterangan pers kepada wartawan.

"Waktu mau berangkat itu, Pak Harto masih memberikan jumpa pers. Kalau tidak salah disampaikan soal keyakinan Pak Harto bahwa situasi akan aman-aman saja," kata Osdar.

Selain itu, Soeharto juga menyampaikan bahwa pemerintah berencana menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Setelah jumpa pers, Presiden Soeharto bertolak menuju Mesir.

Baca juga: Dari Tepi Sungai Nil, Soeharto Ungkap Keinginan Mundur sebagai Presiden

Kerusuhan di Indonesia jadi sorotan internasional

Menurut Osdar, selama di Mesir, situasi krisis dan kerusuhan di Indonesia menjadi sorotan.

Ia mengatakan, di restoran hotel tempat para wartawan peliput KTT G15 saat itu sempat dibicarakan apakah benar keluarga Soeharto kekayaannya nomor empat di seluruh dunia.

Sebab, bank dunia (World Bank) pernah merilis laporan bahwa korupsi APBN di Indonesia saat itu mencapai 20-30 persen.

Halaman:


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com