Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenang Awal Era Reformasi, Yusril Ungkap Rapat di Rumah yang Bikin BJ Habibie Tak Maju Lagi Jadi Presiden RI

Kompas.com - 19/05/2023, 15:57 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra menceritakan alasan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) tidak kembali maju sebagai calon presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI.

Kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden berakhir setelah MPR RI menolak pidato pertanggungjawabannya dalam Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1999.

Asisten Menteri Sekretaris Negara sekaligus penulis naskah-naskah pidato kepresidenan Era BJ Habibie itu mengungkapkan, setelah MPR menolak pidato tersebut, ada rapat yang digelar di rumah BJ Habibie.

Yusril yang hadir dalam rapat itu mengaku ada sejumlah peserta rapat yang mendesaknya untuk kembali maju sebagai calon presiden RI saat itu, namun BJ Habibie menolak usulan tersebut.

Baca juga: Kilas Balik 25 Tahun Reformasi, Potret Mahasiswa Kuasai Gedung DPR RI

“Pak Habibie bersikeras mengatakan dia tidak akan pernah maju karena dia merasa dipermalukan dan ditolak pidatonya oleh MPR,” kata Yusril dalam wawancara dengan Kompas.com, Senin (15/5/2023).

Lebih lanjut, Yusril juga mengaku kaget saat MPR RI menolak pidato pertanggungjawaban presiden BJ Habibie.

Terlebih, menurutnya, BJ Habibie telah melakukan langkah-langkah demokratisasi yang sangat besar, yang sebelumnya tidak dilakukan di era kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurut Yusril, sejak awal menjadi Presiden ke-3 RI, BJ Habibie sangat bersemangat untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi pada saat itu.

Yusril menyebut tidak semua kebijakan yang dilakukan Soeharto diteruskan Habibie, meski pria yang dijuluki Bapak Tekonologi Indonesia itu pernah beberapa kali diangkat Menteri Riset dan Teknologi saat era Orde Lama.

Baca juga: 25 Tahun yang Lalu, 6 Mahasiswa Trisakti Tewas Ditembak

BJ Habibie, lanjutnya, juga melakukan pemulihan krisis secara cepat di Indonesia, khususnya krisis moneter pada awal Era Reformasi.

“Zamannya Pak Habibie ini dia bisa atasi (krisis di Indonesia). Keadaan itu menurun sampai setengahnya ya, dan berkat hubungannya cukup baik dengan negara-negara Eropa pada saat itu walaupun tidak dengan Amerika Serikat ya, tapi dengan Eropa terutama Jerman dan Perancis itu sangat di-support Pak Habibie,” tambahnya.

Sebagai informasi, BJ Habibie merupakan Presiden Indonesia dengan masa kepemimpinan yang paling singkat. Dia menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 13 November 1999.

Meski singkat, masa pemerintahan Habibie krusial. Dia menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke era Reformasi.

Baca juga: Kekecewaan Keluarga Korban Kerusuhan Mei 1998: Dilempar Sana-sini seperti Bola Pingpong...

Beberapa peninggalan Habibie yang berhasil membuat reformasi besar-besaran di antaranya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering dibredel dan dibungkam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com