Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Bank Konvensional dan Syariah Selalu Siap Hadapi Peretasan

Kompas.com - 16/05/2023, 00:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh bank konvesional dan syariah diminta selalu bersiap sepanjang waktu mengantisipasi aksi peretasan, seperti yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kepada seluruh bank dari syariah maupun konvensional supaya lebih siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembajakan-pembajakaan dari luar," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Menurut Ma'ruf, peretasan dan pencurian data yang dialami adalah hal yang tidak baik dan tidak boleh kembali terjadi.

Baca juga: Sistem BSI Sempat Diganggu Hacker, Wapres: Tidak Bagus

Oleh karenanya, Ma'ruf meminta BSI untuk membenahi sistem dan teknologinya supaya tidak ada lagi peretasan di masa yang akan datang.

"Saya kira ini pengalaman yang kurang bagus ya, sampai terjadi hang. Karena itu, saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi," kata Ma'ruf.

Ma'ruf Amin mengatakan, meski masalah itu sudah pulih, pengawasan mesti terus dilakukan demi tidak merusak kepercayaan publik.

Baca juga: Layanan Transaksi dengan Kemenkeu Sempat Terganggu, BSI: Alhamdulillah Saat Ini Sudah Normal

Ia mengungkapkan, hal ini juga mesti dilakukan oleh bank-bank lainnya, mengingat gangguan sistem juga pernah dialami Bank Mandiri pada 2019 lalu.

Sebelumnya, akun Twitter Fusion Intelligence Center @ DarkTracer (@darktracer_int) menyebut kelompok peretas spesialis ransomware LockBit 3.0 mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan BSI sehingga membuat adanya gangguan para sistem perbankan BSI.

"Kelompok ransomware LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan layanan di Bank Syariah Indonesia, menyatakan bahwa itu adalah akibat dari serangan mereka," tulis akun Twitter @darktracer_int.

Baca juga: BSI Diduga Diserang Ransomware, Kominfo dan BSSN Koordinasi soal Mitigasi

Data tersebut meliputi nomor HP, alamat, nama, informasi dokumen, jumlah saldo bank, nomor kartu, transaksi yang dilakukan, dokumen finansial, legal, NDA (kontrak kerja bank/non-disclosure agreement), serta kata sandi (passwords) semua layanan internal dan eksternal yang ada di bank.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Novianti Setuningsih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com