Jaksa Agung Tak Tutup Kemungkinan Jerat Menkominfo di Kasus Korupsi BTS 4G jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate jika terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Diketahui, Johnny G Plate sudah dua kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sementara itu,, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan.

"Yang pasti kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau (Menkominfo) kita tidak akan mendiamkan itu. Yang penting penyidik adalah fakta, saya akan tindak lanjuti," ujar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Kejagung Buka Suara soal Dugaan Menkominfo Minta Setoran Rp 500 Juta Terkait Kasus Bakti Kominfo

Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 8,32 triliun.

Burhanuddin mengatakan, pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya.

"Kemarin kita udah ekspose, kemudian kemarin kita mendapat hasil perhitungan merugikan negara, dan kita akan dalami lagi dan kami akan tentukan," kata Burhanuddin.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli.

Baca juga: Menanti Nasib Menkominfo Johnny Plate di Kasus Korupsi BTS

Ia mengungkapkan, kerugian keuangan negara itu berasal dari tiga hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

"Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal, biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun," kata Yusuf.

Diketahui, dalam perkara ini sudah ada lima orang yang ditetapkan tersangka. Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL).

Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA); dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).

Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Soal Potensi Menkominfo dan Adiknya Jadi Tersangka Kasus BTS 4G, Kejagung: Kita Masih Dalami