Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jokowi Bakal Bisiki Parpol Terkait Capres, AHY: Silakan, tapi Kawal Demokrasi Jadi Ruang bagi Semua

Kompas.com - 14/05/2023, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo bersikap adil dalam konstelasi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut bakal memberikan bisikan kuat ke partai politik (parpol) terkait figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: AHY Ingin Demokrat Dapat 85 Kursi DPR RI di Pileg 2024

 

Adapun pernyataan Jokowi ini disampaikan setelah dia menerima calon presiden berdasarkan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar berbagai elemen relawan pendukung Jokowi.

“Silakan kalau beliau punya pilihan. Tapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua,” ucap AHY di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

“Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang di-support, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu,” paparnya.

Menurut AHY, situasi itu justru akan memperburuk situasi demokrasi di Tanah Air.

“Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” ucap dia.

Baca juga: Diiringi Rampak Gendang, AHY Bakal Daftarkan Bacaleg Demokrat ke KPU Siang Ini

Ia lantas meminta Jokowi dan para pejabat negara tak hanya fokus pada urusan pilpres. Sebab, masih banyak persoalan masyarakat yang harus diperhatikan, seperti kesejahteraan hingga minimnya lapangan pekerjaan.

“Tetap fokus pada isu-isu kebangsaan. Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu, jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres,” imbuh dia.

Diketahui dalam acara Puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023) Jokowi menyimpan nama-nama kandidat capres-cawapres yang diberikan oleh relawannya.

Ia mengungkapkan pengusungan capres-cawapres tetap menjadi urusan masing-masing pemimpin parpol.

Baca juga: AHY Dinilai Bijak Membiarkan Anies Tentukan Bakal Cawapres

Namun demikian, Jokowi mengaku perannya adalah memberikan bisikan yang kuat pada parpol yang tengah menjajaki pembentukan koalisi.

Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grasah-grusuh,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com