Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rakyat Butuh Pemimpin yang Tepat, Bukan Hanya Duduk di Istana

Kompas.com - 14/05/2023, 17:19 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tepat untuk bisa memimpin negara besar dengan jumlah penduduk yang lebih dari 288 juta.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya dalam acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar relawannya.

"Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan," papar Jokowi dalam pidatonya, di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Baca juga: Simpan Nama Capres-Cawapres Hasil Musra, Jokowi: Bagian Saya Beri Bisikan Kuat ke Partai

Selain kriteria di tersebut, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sosok pemimpin yang pemberani untuk memimpin bangsa Indonesia.

Menurut Jokowi, sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mengerti cara mengelola negara dan berani memanfaatkan peluang yang ada.

"Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa, dia harus ngerti dia harus tahu," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi berharap, Indonesia ke depan dapat dipimpin oleh sosok yang paham akan strategi dan memiliki gagasan dalam memajukan bangsa dan negara.

Ia mengingatkan, jangan sampai relawannya memilih pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas sebagai presiden.

"Bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu membangun sebuah strategi nergara strategi ekonomi, strategi politik harus ada semuanya," kata Jokowi.

"Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain karena kita bersaing dengan negara-negara lain kita berkompetisi dengan negara-negara lain," tambahnya.

Baca juga: Kepada Relawan, Jokowi: Pilih Pemimpin Tahun 2024 Ini Sangat Penting, Jangan Grasa-grusu

Dalam acara itu, nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 berdasarkan hasil Musra oleh sejumlah relawan diserahkan ke Jokowi.

Ketua Panitia Musra Panel Barus ditemani Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi berserta jajaran menyerahkan langsung hasil Musra tersebut kepada Presiden Jokowi.

Jokowi bakal menentukan satu dari tiga nama bakal capres yang akan didukung berdasarkan hasil Musra sejumlah organisasi relawan.

Ketiga nama itu antara lain, bakal capres PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Nama sejumlah tokoh juga diusulkan sebagai cawapres dan diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam puncak acara Musra ini.

Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko; dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com