Gerindra Keberatan Jokowi Dituding Ikut Campur Urusan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad keberatan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap melakukan intervensi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Dasco merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang menilai Jokowi terlalu dalam ikut campur urusan politik.

"Jadi begini, Partai Gerindra sebagai partai pendukung koalisi pemerintah itu juga berkeberatan soal itu, karena kan kalau terlalu dalam kan dia berarti Pak Presiden kan tidak netral dan mencampuri," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Menurut Dasco, Jokowi justru tidak pernah mencampuri urusan politik pilpres di Gerindra.

Baca juga: Saat Surya Paloh, JK dan Anies Minta Jokowi Netral dan Negara Tak Intervensi Pilpres 2024

Bahkan, soal pencapresan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dasco menilai Jokowi tidak ikut terlibat.

"Karena tidak pernah satupun, Presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini, tidak ada," ucap Wakil Ketua DPR ini.

Penegasan itu, kata Dasco, juga menjawab kabar Jokowi melakukan politik praktis pada pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dasco menyatakan, pembahasan dalam pertemuan itu murni tentang ekonomi global dan situasi geopolitik.

Baca juga: Dianggap Berseberangan dengan Jokowi karena Capreskan Anies, Surya Paloh Singgung Gerindra

"Enggak ada (pembahasan politik Pilpres), kalau memang begitu, Pak Prabowo dilarang maju, ini enggak ada dilarang maju. Cawapresnya juga terserah mau pilih siapa. Karena kita juga sekarang ini sudah ada kesepakatan dengan PKB, ya kita dengan PKB juga lagi membicarakan soal cawapres tanpa intervensi dari pemerintah atau dari presiden begitu," tutur Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi agar tak terlibat terlalu jauh dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla merespons tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Menurut dia, pertemuan di Istana dengan para ketua umum parpol sah-sah saja dilakukan jika membahas soal pembangunan bangsa.

Namun, jika topik soal bangsa yang dibahas seharusnya Surya Paloh turut diundang.

Sebab, Partai Nasdem merupakan parpol koalisi pemerintah saat ini.

"Tapi, kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang. (Kalau tidak) Berarti ada pembicaraan politik,” kata dia.