Anies Bisa Gandeng Tokoh Pemerintahan Jadi Bakal Cawapres Buat Luluhkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai patut mempertimbangkan gagasan buat menggaet figur yang dekat dengan lingkaran pemerintahan saat ini supaya menurunkan tingkat resistensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab saat ini perbedaan sikap Presiden Jokowi kepada sejumlah bakal capres dinilai sangat terlihat.

Jokowi beberapa kali menyampaikan pujian dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Jokowi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai bakal capres 2024.

Baca juga: Diusulkan Jadi Cawapres Anies, AHY Tak Didaftarkan Ikut Pileg 2024

Akan tetapi, Jokowi memperlihatkan sikap yang sebaliknya terhadap Anies. Bahkan Partai Nasdem sebagai pihak yang pertama kali menyatakan dukungan mengusung Anies justru tidak diundang dalam pertemuan partai politik koalisi pemerintahan di Istana belum lama ini.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, jika Anies bersedia menggaet tokoh di lingkaran pemerintahan ada kemungkinan bisa meluluhkan sikap Jokowi yang saat ini seolah berseberangan.

"Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari Presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem," kata Bawono dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Menurut Bawono, Partai Nasdem juga sebaiknya tidak bersikap menolak terhadap gagasan supaya Anies menggandeng figur yang berada dalam lingkaran pemerintah buat dijadikan sebagai bakal cawapres.

Baca juga: Jawaban PKS soal Kemungkinan Usulkan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Anies

"Bisa saja Partai Nasdem berharap Presiden mempertimbangkan untuk tidak terlalu kontra dengan pencalonan Anies bila cawapres pendamping mantan gubernur DKI Jakarta tersebut nanti adalah figur relatif disukai Presiden," ucap Bawono.

Bawono menilai, jika terjadi titik temu di antara partai politik anggota KPP jika sosok bakal cawapres yang dipilih Anies berasal dari luar koalisi dan dekat dengan lingkaran pemerintahan maka kecemasan Presiden Jokowi terhadap kelanjutan program-program kemungkinan bisa diredam.

"Dengan demikian kecemasan dari Presiden Joko Widodo apabila Anies kelak menjadi presiden tidak akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dapat berkurang," ujar Bawono.

Saat ini terdapat 3 partai politik yang mengusung Anies sebagai bakal capres. Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Nasdem Renggang dengan Jokowi Usai Capreskan Anies, Surya Paloh: Apa Salahnya Mencalonkan?

Sebelumnya diberitakan, AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil. Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai," ujar AHY saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

AHY menjelaskan, pada intinya, piagam kesepakatan itu memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih cawapres 2024.