Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/05/2023, 11:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Dalam memastikan kapasitas seorang dokter, salah satunya memerlukan rekomendasi dari rekan seprofesi atau organisasi profesi dokter.

"Untuk memperoleh kewenangan atau lisensi berpraktik, calon dokter perlu mendaftarkan sertifikasinya mulai dari ijazah pendidikan dan kompetensi yang dimiliki," kata Titi dalam diskusi mengenai RUU Kesehatan yang diadakan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) dan Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara daring, Minggu (2/4/2023), dikutip dari Kompas.id.

"Itulah yang disebut credentialing. Jadi, STR atau proses pendaftaran itu bukan sekadar pencatatan administrasi, melainkan untuk memastikan kapasitas seorang dokter," sambung Titi.

Klaim Kemenkes

Sementara, Kemenkes menjamin kompetensi dokter tetap terjaga meskipun pemerintah akan menyederhanakan sistem STR dalam RUU Kesehatan.

Kemenkes mengeklaim bahwa rencana ini bertujuan guna menjawab masalah berbelitnya dokter mendapat izin praktik sehingga jumlah dokter spesialis di Indonesia mandek.

"Banyak isu bahwa dengan STR dihilangkan maka kompetensi tidak terjaga, padahal enggak," kata Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya dalam public hearing RUU Kesehatan di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

(Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Novianti Setuningsih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Zulhas Klaim Jokowi Jadi Kader PAN, Ini Respons Sekjen PDI-P

Zulhas Klaim Jokowi Jadi Kader PAN, Ini Respons Sekjen PDI-P

Nasional
LSI: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot, Suara Lari Ke Prabowo-Gibran

LSI: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot, Suara Lari Ke Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Prabowo-Gibran 45,6 Persen, Ganjar-Mahfud 23,8 Persen, Anies-Muhaimin 22,3 Persen

Survei LSI: Prabowo-Gibran 45,6 Persen, Ganjar-Mahfud 23,8 Persen, Anies-Muhaimin 22,3 Persen

Nasional
Hasto Sebut Joget 'Gemoy' Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Hasto Sebut Joget "Gemoy" Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Nasional
Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Nasional
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Nasional
Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Nasional
Jelang Debat Perdana, Muzani Sebut Prabowo-Gibran Tidak Ada Persiapan Khusus

Jelang Debat Perdana, Muzani Sebut Prabowo-Gibran Tidak Ada Persiapan Khusus

Nasional
Dari Survei Internal, Partai Gelora Yakin Ungguli Sesama Partai Baru di Pemilu 2024

Dari Survei Internal, Partai Gelora Yakin Ungguli Sesama Partai Baru di Pemilu 2024

Nasional
Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Nasional
KontraS Belum Temukan Visi Misi Capres-Cawapres Terkait Penuntasan Kasus HAM

KontraS Belum Temukan Visi Misi Capres-Cawapres Terkait Penuntasan Kasus HAM

Nasional
Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Nasional
Sekjen PDI-P: Butuh Sosok Pemimpin Berpengalaman, Bukan Bentuk Polesan

Sekjen PDI-P: Butuh Sosok Pemimpin Berpengalaman, Bukan Bentuk Polesan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com